Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersejarah, Nama Jalan Medan Merdeka Jangan Seenaknya Diganti

Kompas.com - 21/09/2013, 14:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Budayawan Betawi, Alwi Shahab, mengatakan, rencana mengubah nama Jalan Medan Merdeka, Jakarta, dengan nama sejumlah tokoh pahlawan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Ia mengingatkan, Jalan Medan Merdeka menyimpan nilai sejarah yang luar biasa di zaman kemerdekaan.

"Hati-hati mengganti nama jalan di Jakarta karena semuanya punya arti sejarah," kata Budayawan Betawi Alwi Shahab, saat ditemui Kompas.com, di Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2013).

Pria yang akrab disapa Bang Alwi ini mengisahkan, kata "Merdeka" pada Jalan Medan Merdeka berasal dari peristiwa yang terjadi pada 27 Desember 1949, ketika ratusan ribu warga Betawi tumpah ruah dari sekitar Bandar Udara Kemayoran, Gunung Sahari, Gambir, sampai Jalan Medan Merdeka Utara, yang saat itu masih bernama Koningsplein North.

Semua bersukacita dan menyambut kedatangan Presiden Soekarno dari Yogyakarta setelah kedaulatan Indonesia diserahkan oleh Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu bersamaan di Indonesia dan di Belanda.

Di Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana, P M Dr Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr AMJA Sassen, dan Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan.

Sementara itu, di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan AHJ Lovink (Wakil Tinggi Mahkota) membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Saat itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Jalan Koningsplein North.

Seluruh warga negara Indonesia yang menjadi saksi bersejarah itu berteriak memekikkan kata "Merdeka". Tak sedikit yang berteriak sambil menangis, menyambut kedatangan sang proklamator, Soekarno, setibanya dari Yogyakarta di Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat.

Alwi melanjutkan, Presiden Soekarno saat itu juga tak kalah antusias. Dari sebuah mobil terbuka tanpa pengawalan ekstra khusus, ia melambaikan tangan kepada rakyatnya, dan tak segan menjabat langsung tangan-tangan yang diulurkan kepadanya.

"Waktu bendera Belanda diturunkan, dan bendera Indonesia dinaikkan, banyak yang teriak 'merdeka' sambil menangis," tutur Bang Alwi.

Adapun, kata "Medan" dalam nama Jalan Medan Merdeka, kata Alwi, berasal dari sebuah lapangan luas yang kini dikenal dengan nama lapangan Monumen Nasional (Monas). Dahulu, medan terbuka itu dinamakan lapangan Ikada kependekan dari Ikatan Atletik Djakarta.

"Saya setuju nama tokoh nasional dijadikan nama jalan. Tapi hati-hati, sebaiknya cari tempat lain. Misalnya di daerah Jakarta Selatan, atau jalan-jalan lain yang besar," katanya.

Wacana penggantian nama Jalan Medan Merdeka

Wacana penggantian nama jalan ini mencuat setelah Panitia 17 mengusulkan agar nama sejumlah tokoh nasional dijadikan nama jalan dan mengganti nama Jalan Medan Merdeka, di Jakarta Pusat.

Ketua Delegasi Panitia 17, Jimly Asshidique menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17. Alasannya, untuk meningkatkan kepedulian dan rasa hormat terhadap jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang. Jimly mengatakan, nama Soekarno dan Hatta akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi dan ditargetkan terealisasi pada 10 November 2013.

Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan untuk mengganti nama jalan di Jalan Medan Merdeka Selatan (Soekarno), dan Jalan Medan Merdeka Utara (Hatta).

Ke depan, kata Jimly, sejumlah nama tokoh nasional lainnya juga akan diusulkan menjadi nama jalan protokol di DKI Jakarta. Di antaranya, nama mantan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mengganti nama Jalan Medan Merdeka Barat, dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Timur.

Panitia 17 telah menyampaikan usulannya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua MPR Sidarto Danusubroto. Selanjutnya, usulan ini akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com