Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Imam Anshori Saleh soal Percobaan Penyuapan oleh Anggota DPR

Kompas.com - 20/09/2013, 08:23 WIB

Ada yang mengirimkan SMS (pesan singkat), tetapi nomornya tidak jelas. Isinya, jangan memfitnah DPR. Saya tidak tahu nomor siapa. Namun, banyak pula yang men-support. Mereka bilang, "Bagus Mas, supaya kami yang di DPR ini jangan digeneralisasi. Memang ada orang yang seperti itu."

Jika dipanggil DPR, bersedia membuka identitas orang itu?

Saya tidak yakin DPR mau memanggil KY soal itu. Namun, kalau Badan Kehormatan DPR memanggil, saya akan buka semua agar masa depan lebih baik. Kalau BK DPR serius, mari. Kalau cuma manggil basa-basi, tidak usahlah.

Bagaimana pendapat Bapak soal fit and proper test DPR?

Harus ditata lagi. Yang saya alami dulu (waktu menjadi anggota DPR), kadang-kadang sudah ditentukan fraksi. Calon-calon itu melobi ke pimpinan fraksi atau partai. Makanya, kadang-kadang fit and proper test itu sekadar formalitas.

Saya pernah bertemu calon hakim agung yang gagal (di DPR). Dia cerita, "Lha gimana Pak, saya begitu datang ke sebuah pertemuan sudah ditanya bagaimana komitmen Anda. Ya saya bilang gini, saya akan bekerja dengan baik. Bukan begitu. Lalu saya disodorkan kalkulator." Itu di pertemuan informal.

Mengapa baru sekarang mengungkapkan hal ini?

Ini sebenarnya lama saya pendam. Saya ingin hal seperti itu dihentikan. Kasihan bangsa ini.

Memang tidak semua anggota DPR seperti itu. Jadi, bagi saya, dari kasus ini DPR bisa introspeksi. Partai-partai juga demikian, kalau memilih calon anggota legislatif harus betul-betul diseleksi dengan baik. Jangan menambah jumlah orang yang seperti itu. Kalau sudah duduk di dewan terhormat, jangan seperti itu sikapnya.

Dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung kali ini, mudah-mudahan DPR bisa obyektif. Hakim-hakim yang punya kemampuan dan integritas tinggi yang akan dipilih.

Mahkamah Agung itu kan puncak peradilan. Kalau sampai dihuni atau diawaki oleh hakim- hakim agung yang tidak punya integritas, kita khawatir dengan nasib penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia ini. (Susana Rita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com