Kompas.com - 20/09/2013, 06:33 WIB
Mahfud MD, calon peserta konvensi Capres Partai Demokrat. KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANMahfud MD, calon peserta konvensi Capres Partai Demokrat.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan siapa bakal calon presidennya yang akan diusung di Pemilihan Umum Presiden 2014. Meski begitu, ada dua nama yang kerap dikaitkan dengan partai tersebut ketika bicara soal calon presiden. Dua nama itu adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD; dan raja dangdut Rhoma Irama.

Dukungan dari internal PKB pun seakan terpecah untuk kedua figur tersebut. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sempat melontarkan bahwa Rhoma dinilai lebih pas menjadi capres PKB. Ini lantaran, kata Muhaimin, Rhoma sudah lebih dulu memulai sosialisasi.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain beranggapan bahwa partainya lebih baik mengusung Mahfud. Alasannya, Mahfud dipercaya mampu mendongkrak elektabilitas partai.

Saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Kamis (19/9/2013), Mahfud berulang kali menyampaikan hasratnya untuk dapat diusung menjadi capres dari PKB. "(Bagi saya) PKB adalah rumah politik dan titik berangkat yang tepat (untuk menjadi RI-1)," aku dia.

Akan tetapi, Mahfud pun buru-buru menambahkan bahwa figur lain tetap harus mendapat peluang untuk diusung, termasuk Rhoma.

Mahfud mengusulkan PKB membuka kesempatan yang sama pada figur lain yang potensial untuk diusung sebagai capres dan mampu membesarkan nama PKB. "Semua segmen ditarik dulu, baru nanti akan dibicarakan secara terhormat," kata dia.

Lalu, apa pendapat Mahfud soal figur Rhoma? "Rhoma bukan rival saya, (dia) kawan baik saya, yang sama-sama besarkan PKB," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, PKB juga perlu menjalin komunikasi politik yang baik dengan partai-partai lain. Tujuannya menyiapkan PKB menghadapi dinamika yang terjadi.

Kebutuhan berkoalisi yang kemungkinan tak terhindarkan pada Pemilu 2014, menurut Mahfud, termasuk dinamika yang harus diantisipasi sejak dini. "(Soal) koalisi, PKB harus menjadi yang terbesar, (tapi) semua kemungkinan dalam politik harus dibuka," tekannya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Nasional
Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Nasional
Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X