Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditolak Jadi Ketua Komisi, Ruhut Sitompul Pun Tertawa...

Kompas.com - 19/09/2013, 20:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tertawa saat dimintai tanggapannya tentang penolakan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas penetapan dirinya sebagai ketua di komisi hukum tersebut. Ruhut menilai penolakan tersebut lantaran mereka takut tak leluasa bergerak melakukan tindak korupsi.

“Kami tertawa saja termehek-mehek, ini kan lucu. Orang ini hak Partai Demokrat. Ini kan orang-orang yang kepengin maunya ditugaskan orang yang lemas. Biar saja mereka suka-suka kan DPR lembaga terkorup kedua setelah polisi,” ujar Ruhut saat dihubungi, Kamis (19/9/2013).

Ruhut mengatakan, setelah dilantik menjadi Ketua Komisi III, dia tidak akan membiarkan praktik korupsi terjadi. “Kalau Ruhut yang pimpin, gawat. Aku sikat semua,” ucapnya.

Saat ditanyakan soal adanya permintaan voting atau pemungutan suara dilakukan dalam penetapan Ketua Komisi III DPR, Ruhut yakin hal itu tidak akan dilakukan meski memang diperbolehkan menurut Tatat Tertib DPR. Namun, ia kembali menegaskan bahwa penetapan Ketua Komisi III adalah hak dari Partai Demokrat. Ia meminta partai lain sebaiknya tidak ikut campur.

“Ini semua ada udang di balik batu. Saat pimpin rapat pertama kali, aku akan bilang ternyata yang dikatakan KPK itu tidak salah bahwa DPR itu korup. Buktinya mereka ketakutan,” tukas Ruhut.

Penunjukan Ruhut tuai penolakan

Keputusan Fraksi Partai Demokrat memilih Ruhut sebagai Ketua Komisi III berbuah respons negatif dari sejumlah anggota komisi. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, mengatakan, banyak anggota komisi yang menolak Ruhut Sitompul menjadi ketua. Ia menilai, kapasitas Ruhut belum teruji dan minim pengalaman memimpin rapat resmi di DPR.

"Banyak daya tolak dari kawan-kawan," kata Yani, Kamis (19/9/2013).

Senada dengan Yani, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai, Ruhut tak layak memimpin Komisi III karena dianggapnya tak memiliki kompetensi memadai. Selain itu, menurut Sudding, penunjukan Ruhut tak didasari dengan kriteria yang jelas.

"Dari awal saya katakan, perlu banyak pertimbangan. Kalau bagi saya pribadi tidak layak, saya tidak layak dipimpin Saudara Ruhut Sitompul," kata Sudding.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, mengungkapkan keraguannya dengan kepemimpinan Ruhut. Nasir mengaku belum pernah menyaksikan Ruhut memimpin rapat, apalagi menjadi pimpinan dalam panitia khusus di DPR.

"Makanya, saya meragukan kepemimpinan Ruhut," kata Nasir.

Meski demikian, Nasir mengaku akan menghormati keputusan Fraksi Demokrat yang menunjuk Ruhut menggantikan Pasek. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan penuh Fraksi Demokrat untuk menunjuk siapa pun menjadi Ketua Komisi III saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com