PPATK: Jelang Pemilu, Transaksi Mencurigakan Meningkat 125 Persen

Kompas.com - 18/09/2013, 18:04 WIB
Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso KOMPAS/ALIF ICHWANWakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA,KOMPAS.com
— Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, transaksi perbankan tunai yang mencurigakan meningkat 125 persen menjelang Pemilu 2014 maupun sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada). Oleh karena itu, PPATK meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meningkatkan pengawasan pada potensi politik uang oleh calon anggota legislatif (caleg) menjelang Pemilu 2014 mendatang.

“Peningkatan (transaksi mencurigakan) dalam proses pemilihan 125 persen. Bahkan hasil penelitian kami, ada kecenderungan orang-orang yang sudah terpilih itu masih juga terlapor di PPATK. Ada kecenderungan orang-orang yang sudah terpilih (calon petahana) itu masih menjadi terlapor (pemilik transaksi mencurigakan),” ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso sebelum diskusi grup terfokus antara PPATK, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu, Rabu (18/9/2013) di Jakarta.

Dia mengungkapkan, temuan itu berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya selama 2005 hingga 2012 lalu. Menurutnya, penelitian difokuskan terhadap caleg atau calon kepala daerah yang namanya pernah dilaporkan memiliki transaksi mencurigakan.

Untuk mencegah penyalahgunaan anggaran negara dan pencucian uang, kata Agus, PPATK menyerahkan hasil penelitian tersebut kepada KPU dan Bawaslu. Dia berharap, para penyelenggara pemilu dapat menindaklanjuti temuaan pihaknya itu dengan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada, terutama pemilu legislatif yang tinggal tujuh bulan lagi.

Agus menegaskan, KPU dan Bawaslu dapat menutup celah terjadinya praktik politik uang. "Kami sampaikan ke KPU dan Bawaslu agar mereka waspadai itu agar bisa dilakukan pengawasan lebih ketat untuk Pemilu 2014 dan pilkada," tukasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X