Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Akan Evaluasi Polisi yang Punya Kerja Sampingan

Kompas.com - 16/09/2013, 14:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo akan melakukan evaluasi terkait anggotanya yang memiliki pekerjaan lain di luar tugas kedinasan. Ia menyatakan semua personel kepolisian harus bertugas sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.

"Semua kita evaluasi, tidak ada yang bersifat pribadi," kata Timur, di sela-sela rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, di Gedung Parleman, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Untuk diketahui, evaluasi ini dilakukan menyikapi adanya dugaan anggota polisi yang sering menyibukkan diri dalam pekerjaan tambahan. Semakin mencuat saat Aipda Anumerta Sukardi tewas ditembak orang tak dikenal di depan Gedung KPK, Jakarta, ketika tengah mengawal enam truk. Namun begitu, Timur memastikan apa yang dilakukan Sukardi merupakan tugas resmi, dan bukan pekerjaan sampingan yang dikerjakan sendiri.

"Tidak ada (side job), semua kedinasan. Kita bisa bicara, tapi itu (harus) dievaluasi," tandasnya.

Secara terpisah, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie sempat mengatakan bahwa Aipda Anumerta Sukardi tengah melakukan pekerjaan sampingan saat terjadi penembakan. Karena sebagai anggota provos, Sukardi harus melapor pada pimpinannya saat akan melakukan pekerjaan sampingan dan tidak seharusnya mengawal truk tanpa prosedur pengawalan yang berlaku.

Ronny meyakini Sukardi saat itu tidak melapor pada pimpinannya sehingga mengawal truk tersebut sendiri. Jika Sukardi sudah melapor namun tidak ada respon maka pimpinan harus bertanggung jawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com