Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta Konvensi Demokrat Diuji untuk Bisa Imbangi Jokowi

Kompas.com - 16/09/2013, 09:56 WIB
Tomy Trinugroho A.,
M Fajar Marta,
Marcellus Hernowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Partai Demokrat untuk mencari calon presiden 2014, Minggu (15/9/2013), di Jakarta, resmi dimulai. Dalam acara deklarasi itu, 11 peserta konvensi diperkenalkan dan mendapatkan kesempatan menyampaikan visi dan misi. Namun, tokoh yang nantinya bakal diusung Partai Demokrat itu diuji untuk mengimbangi tokoh populer seperti Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Komite Konvensi Maftuh Basyuni mengatakan, orang di luar partai diberi kesempatan untuk mengikuti konvensi asalkan mereka memenuhi syarat. "Semoga salah satu dari 11 peserta ini adalah satrio piningit yang akan menjadi pemimpin Indonesia," katanya.

Pemenang konvensi, menurut Maftuh, ditentukan oleh hasil survei, bukan oleh Ketua Majelis Tinggi Demokrat. Pemenang konvensi itu bakal ditetapkan oleh Majelis Tinggi sebagai calon presiden dari Demokrat. Dalam acara semalam, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir.

Dari 11 peserta, ada empat orang yang tercatat sebagai kader Demokrat, yakni Pramono Edhie Wibowo, Hayono Isman, Marzuki Alie, dan Sinyo Harry Sarundajang. Tujuh orang lainnya ialah Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Dino Patti Djalal, dan Irman Gusman.

Dalam acara deklarasi, setiap peserta membawa ratusan pendukung, berbagai atribut, dan meneriakkan yel-yel ketika peserta maju menyampaikan visi dan misi. Dalam jumpa pers sebelum acara deklarasi, Dahlan Iskan mengaku belum memikirkan apakah hasil akhir konvensi bakal bisa melampaui elektabilitas Jokowi. Ia masih memikirkan persiapan mengikuti konvensi dengan baik.

KOMPAS IMAGES Para kandidat yang diundang dalam Konvensi Capres Demokrat

Gita menyerahkan perlu tidaknya mundur dari jabatan Menteri Perdagangan kepada Presiden. Menurut Gita, memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden dan ia menjadi menteri juga karena sepenuhnya ditunjuk Presiden.

Dino Patti Djalal menjelaskan, dirinya telah mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil kepada Kementerian Luar Negeri karena mengikuti konvensi. Dia mengatakan, surat permohonan itu sedang diproses di Badan Administrasi Kepega waian Negara (BAKN).

Konvensi itu memang menciptakan panggung bagi Partai Demokrat dan para peserta konvensi untuk menarik perhatian masyarakat, tetapi tidak serta-merta meningkatkan elektabilitas mereka di pemilu legislatif maupun pemilihan presiden.

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayana, mengatakan, konvensi dapat dipastikan membuat 11 pesertanya lebih dikenal masyarakat. Namun, mereka harus bekerja sangat keras untuk dapat bersaing dengan tokoh yang sudah jauh lebih tinggi elektabilitasnya sebagai calon presiden, seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Menurut Ari, untuk mampu bersaing dengan tokoh seperti Jokowi, para peserta konvensi harus dapat membangun jaringan politik hingga ke masyarakat bawah dan membangun citra diri yang baru. Pembangunan citra diri ini yang sulit karena yang disukai adalah pemimpin yang merakyat dan itu sudah diisi Jokowi. "Para peserta konvensi selama ini cenderung elitis dan hanya populer di kelompok masyarakat tertentu seperti kelas menengah," kata Ari, kemarin.

Jika peserta konvensi berhasil menggunakan arena konvensi untuk meningkatkan elektabilitas, hal itu juga tidak serta-merta berdampak kepada Partai Demokrat.

J Kristiadi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menambahkan, konvensi justru dapat merugikan citra Partai Demokrat jika acara itu digelar dengan mengabaikan prinsip transparansi dan metode yang dipakai tidak jelas.

Kristiadi berharap Partai Demokrat memakai konvensi untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu mengenalkan tradisi baru dalam demokrasi dan tidak sekadar untuk memenangi Pemilu 2014. "Jika hanya memakai konvensi untuk mencari calon yang dapat mengalahkan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014, itu seperti mau mengakali kemustahilan. Elektabilitas Jokowi sudah sangat tinggi," ucap Kristiadi.

Ekonomi baru

Silaturahmi Kerja Nasional Ke-23 Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (Silaknas ICMI) pada Desember mendatang meminta presiden terpilih nanti mengimplementasikan gerakan ekonomi baru tersebut. Gerakan ekonomi baru itu menitikberatkan pada mobilisasi akses untuk kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2014 merupakan tahun yang sangat menentukan. "Apakah pada tahun-tahun berikutnya Indonesia terus berkembang seperti yang diharapkan atau bangsa ini akan kembali terpuruk seperti pada krisis ekonomi dan kemudian politik tahun 1998?" kata Ketua Presidium ICMI Marwah Daud Ibrahim, Minggu, di sela pertemuan Dewan Pakar ICMI Se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat. (ATO/NWO/FAJ)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com