Kompolnas: Jangan Kambinghitamkan Minimnya Anggaran dengan Penembakan

Kompas.com - 14/09/2013, 19:01 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie. Kompas.com/SABRINA ASRILKepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai, alasan Polri yang menyalahkan minimnya anggaran dana yang dimiliki menjadi penyebab maraknya kasus penembakan tidak tepat. Polri seharusnya lebih meningkatkan profesionalismenya daripada sekedar meributkan persoalan terbatasnya anggaran yang ada.

"Saat ini bukan saatnya untuk mengkambinghitamkan persoalan anggaran dengan kasus penembakan. Saya kira kurang tepat ya," kata anggota Kompolnas M Nasser kepada Kompas.com, Sabtu (14/9/2013).

Nasser mengatakan, deteksi dini untuk mengantisipasi ancaman teror baik terhadap polisi maupun masyarakat, menjadi hal terpenting untuk ditingkatkan Polri. Untuk itu, menurutnya, peningkatan kemampuan personal anggota dan kerjasama antar instansi terkait perlu ditingkatkan.

Meski begitu, ia tidak menampik, jika porsi anggaran belanja Polri di APBN yang di bawah 3 persen, masih relatif kecil. Bahkan, jika dibandingkan dengan anggaran belanja TNI, kesehatan dan pendidikan.

"Jangankan dengan negara maju, dengan negara di ASEAN pun kita kalah. Anggaran untuk kepolisian disana di atas tiga persen," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie menyebutkan, minimnya anggaran menjadi salah satu faktor yang melatari maraknya penembakan. Ronny mengeluhkan, selama ini anggota kepolisian tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai.

Selain itu, polisi juga tidak diberikan kendaraan operasional yang memadai. Belum lagi rendahnya jaminan asuransi bagi kepolisian jika gugur dalam tugas.  "Pemberdayaan Polri setengah-setengah. Bahkan, saya bisa mengatakan, kami kurang dipedulikan. Sekarang kita semua kaget. Jangan diminta amankan masyarakat, tapi pemberdayaannya kurang," ujar Ronny dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (14/9/2013).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X