KPU Bantah Data Pemilih Tak Pakai DP4 Kemendagri

Kompas.com - 12/09/2013, 16:20 WIB
Daftar Pemilih Sementara Situs KPUDaftar Pemilih Sementara
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menilai bahwa KPU tak menggunakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk memutakhirkan data pemilih Pemilu 2014. 

“Tidak benar. KPU menggunakan data DP4. Kalau tidak, apa acuan kami memutakhirkan data,” kata Komisioner KPU Arief Budiman, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2013).

Dia mengakui, di beberapa daerah memang ada perbedaan data penduduk antara DP4 milik Kemendagri dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) milik KPU. Namun, katanya, hal itu terjadi karena ada pemutakhiran data saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah tersebut. Menurutnya, saat itu, KPU setempat, mendapati ada pemilih yang meninggal atau pindah alamat.

“Yang jelas sumber data kami DP4, termasuk beberapa tempat yang sedang pilkada yang menyandingkan dengan data pilkada terakhir,” kata Arief.

Arief balik mengritik data yang dimiliki Kemendagri. Menurutnya, dari hasil pemutakhiran di lapangan, pihaknya juga menemukan beberapa masalah dalam DP4.

“DP4 di lapangan ada beberapa catatan juga,” katanya.

Tetapi, Arief enggan mengungkapkan catatan yang dimaksudnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, Rabu (11/9/2013) mengritik cara kerja KPU yang menyebabkan adanya perbedaan data pemilih yang dimiliki kedua lembaga itu. Irman menuding KPU tidak menggunakan DP4 yang diberikan Kemendagri Februari lalu dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

"Pemutakhiran data pemilih sampai DPSHP tidak menggunakan DP4 sehingga penyandingan tidak dilakukan secara detail. Akurasinya kami sulit menjamin dan posisi kami dari pemerintah," ujar Irman.

Irman mengatakan, seharusnya DP4 yang diterima KPU sejak awal dibandingkan dengan data pemilih pada Pilkada dan pemilu terakhir. Tetapi, hal ini tidak dilakukan KPU.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X