Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Alvara: Ical Populer, tetapi Dinilai Tak Layak Jadi Capres

Kompas.com - 11/09/2013, 15:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Berdasarkan hasil survei Lembaga Konsultan Riset Alvara, popularitas Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden 2014 berada di urutan atas di kalangan urban dan kelas menengah. Namun, popularitas tersebut tidak sebanding dengan elektabilitasnya.

Ketika dilakukan survei, tanpa disodorkan nama, sebanyak 92,4 persen responden menyebut Ical ketika ditanya siapa saja kandidat presiden yang diketahui. Namun, menurut Alvara, hanya 6,3 persen yang menilai Ical layak memimpin Indonesia.

"Selain itu, hanya 6,2 persen yang bakal memilih Ical jika menjadi peserta pilpres. Ical popularitasnya tinggi karena tiap hari dia muncul di televisi, tapi dianggap enggak layak (jadi capres)," kata CEO Alvara Hasanuddin Ali saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Seperti diketahui, Ical terus mengampanyekan dirinya sebagai capres di jaringan televisi miliknya. Selain itu, ia juga terus melakukan road show ke berbagai daerah.

Hasanuddin menambahkan, tokoh yang rasionya baik antara popularitas dan elektabilitas adalah Joko Widodo alias Jokowi. Popularitas Jokowi di kalangan menengah berada di urutan ke lima dengan angka 70,5 persen. Namun, elektabilitasnya mencapai 22,1 persen.

Dari hasil survei Alvara, Prabowo Subianto paling populer di atas Ical dengan angka 92,4 persen. Namun, elektabilitasnya masih di bawah Jokowi dengan angka 17 persen. Tokoh yang popularitasnya di bawah Ical ialah Megawati Soekarnoputri di angka 82,5 persen. Namun, elektabilitasnya hanya 7 persen.

Popularitas tokoh lain, yakni Wiranto, sebesar 77,8 persen (elektabilitas 4,6 persen), Jusuf Kalla sebesar 69,1 persen (elektabilitas 7,4 persen), Dahlan Iskan sebesar 69,1 persen (elektabilitas 6,9 persen), Hatta Rajasa 61,6 persen (elektabilitas 1 persen), Surya Paloh 61,5 persen (elektabilitas 2 persen), dan lainnya.

Alvara mengaku melakukan survei dengan wawancara tatap muka terhadap 1.532 responden. Mereka tinggal di kota-kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Semarang. Mereka dianggap mewakili seluruh kelas menengah di Indonesia.

Survei dilakukan 15 Juli sampai 23 Agustus 2013. Responden yang diambil berusia 20-54 tahun dengan pengeluaran keluarga di atas Rp 4 juta per bulan. Alasan hanya kelas menengah yang diambil sebagai responden lantaran jumlahnya sangat besar, yakni mencapai 135 juta orang. Selain itu, mereka memiliki pendidikan yang baik, mendapat akses informasi, serta rasional dalam memilih.

Ketika ditanya berasal dari mana dana untuk menggelar survei, Hasanuddin mengaku seluruhnya berasal dari swadaya tanpa ada bantuan dari parpol atau politisi. Ia mengaku sudah berkali-kali menggelar survei dengan biaya pihak lain.

"Kalau kami diorder, hasilnya tidak akan kami publikasi. Kalau kami lakukan sendiri, hasilnya kami publikasi," kata Hasanuddin, yang baru pertama kali memublikasi hasil survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com