Kompas.com - 08/09/2013, 17:12 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. KOMPAS.com/SABRINA ASRILKetua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyambut baik hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang menyatakan penentuan calon presiden menunggu waktu yang tepat dan diserahkan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, keputusan ini tepat agar PDI Perjuangan tak mengalami nasib pahit seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

Andreas menjelaskan, penentuan calon presiden berkaitan erat dengan momentum politik. Ia menegaskan, saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk menentukan calon presiden tersebut.

"Belum tepat, terlalu cepat. Kalau eksplisit, kita mendeklarasikan (capres) yang paling ideal setelah pileg (pemilihan legislatif)," kata Andreas, seusai acara penutupan Rakernas PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (8/9/2013).

Ia mengungkapkan, partainya memiliki pengalaman dalam menghadapi Pilpres 2014. Yang paling utama adalah pengalaman kalah di 2009. Menurutnya, kekalahan PDI Perjuangan saat itu karena terlalu cepat mendeklarasikan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden.

"Saya kira rasional, tidak mau terantuk dua kali, kami harus belajar dari pengalaman. Nanti, siapa pun namanya (yang diusung) tidak akan menjadi cek kosong, baik secara program maupun substansi," katanya.

Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan menyatakan bahwa penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Penentuannya akan disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai.

Rakernas PDI Perjuangan digelar mulai 6-8 September 2013, di Ancol, Jakarta Utara. Agenda utama rakernas ini adalah konsolidasi menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 2014.

Dalam arena rakernas kali ini, muncul sejumlah nama yang diusulkan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Selain Megawati, nama lain yang mencuat dan dianggap layak menjadi calon presiden PDI Perjuangan adalah Joko Widodo dan Puan Maharani.

Di luar munculnya sejumlah nama sebagai kandidat calon presiden, banyak juga perwakilan DPD PDI Perjuangan yang mengusulkan agar nama calon presiden diputuskan pada 10 Januari 2014. Yang menjadi pertimbangan dari usulan itu adalah karena dinilai waktu yang paling tepat dan berbarengan dengan hari ulang tahun partai berlambang banteng tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X