Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Deklarasikan Jokowi Sekarang, Ini Alasan PDI Perjuangan

Kompas.com - 08/09/2013, 16:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan belum memberikan kepastian siapa calon presiden yang akan diusungnya pada Pemilihan Presiden 2014. Sebelumnya, Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung pada 6-8 September 2013 diprediksi akan memutuskan terkait pencapresan. Terlebih lagi, salah satu kadernya, Joko Widodo, mendapatkan simpati yang cukup besar dari publik seperti terungkap dalam sejumlah survei.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah partainya tak menyikapi tingginya keinginan publik agar partainya mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Puan menekankan, penentuan calon presiden merupakan wewenang ketua umum. Selain itu, partainya masih fokus pada pemilihan legislatif. 

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat menyampaikan rekomendasi hasil rapat kerja nasional (rakernas) III PDI Perjuangan, Minggu (8/9/2013). Rakernas kali ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan sebelum Pemilu 2014.
"Bukan kami tak menangkap saran dan aspirasi dari internal dan publik, kami ingin menyikapi hasil pemilihan legislatif," kata Puan, seusai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013).

Menurut Puan, meski ada dorongan besar dari internal dan eksternal partainya untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon presiden, PDI Perjuangan memilh mencermati dinamika politik yang berkembang. 

"Apa pun usulannya, kita ingin mencermati gelagat politik yang ada dan bagaimana menyiapkan pileg di depan," tandasnya.

Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta, menyatakan bahwa penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Penentuannya akan disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai.

Rakernas PDI Perjuangan digelar pada 6-8 September 2013 di Ancol, Jakarta. Agenda utama rakernas ini adalah konsolidasi menghadapi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden tahun depan. Sebanyak 1.330 kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia hadir dalam rakernas. Dalam pelaksanaannya, muncul sejumlah nama yang diusulkan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia.

Selain Megawati, nama lain yang mencuat dan dianggap layak menjadi calon presiden PDI Perjuangan adalah Joko Widodo dan Puan Maharani. Di luar munculnya sejumlah nama sebagai kandidat calon presiden, banyak juga perwakilan DPD PDI Perjuangan yang mengusulkan agar nama calon presiden diputuskan pada 10 Januari 2014. Usulan itu menjadi pertimbangan karena dinilai sebagai waktu yang paling tepat dan berbarengan dengan hari jadi partai berlambang banteng tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com