Kompas.com - 08/09/2013, 16:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan belum memberikan kepastian siapa calon presiden yang akan diusungnya pada Pemilihan Presiden 2014. Sebelumnya, Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung pada 6-8 September 2013 diprediksi akan memutuskan terkait pencapresan. Terlebih lagi, salah satu kadernya, Joko Widodo, mendapatkan simpati yang cukup besar dari publik seperti terungkap dalam sejumlah survei.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah partainya tak menyikapi tingginya keinginan publik agar partainya mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Puan menekankan, penentuan calon presiden merupakan wewenang ketua umum. Selain itu, partainya masih fokus pada pemilihan legislatif. 

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat menyampaikan rekomendasi hasil rapat kerja nasional (rakernas) III PDI Perjuangan, Minggu (8/9/2013). Rakernas kali ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan sebelum Pemilu 2014.
"Bukan kami tak menangkap saran dan aspirasi dari internal dan publik, kami ingin menyikapi hasil pemilihan legislatif," kata Puan, seusai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013).

Menurut Puan, meski ada dorongan besar dari internal dan eksternal partainya untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon presiden, PDI Perjuangan memilh mencermati dinamika politik yang berkembang. 

"Apa pun usulannya, kita ingin mencermati gelagat politik yang ada dan bagaimana menyiapkan pileg di depan," tandasnya.

Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta, menyatakan bahwa penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Penentuannya akan disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai.

Rakernas PDI Perjuangan digelar pada 6-8 September 2013 di Ancol, Jakarta. Agenda utama rakernas ini adalah konsolidasi menghadapi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden tahun depan. Sebanyak 1.330 kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia hadir dalam rakernas. Dalam pelaksanaannya, muncul sejumlah nama yang diusulkan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia.

Selain Megawati, nama lain yang mencuat dan dianggap layak menjadi calon presiden PDI Perjuangan adalah Joko Widodo dan Puan Maharani. Di luar munculnya sejumlah nama sebagai kandidat calon presiden, banyak juga perwakilan DPD PDI Perjuangan yang mengusulkan agar nama calon presiden diputuskan pada 10 Januari 2014. Usulan itu menjadi pertimbangan karena dinilai sebagai waktu yang paling tepat dan berbarengan dengan hari jadi partai berlambang banteng tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Dasco: Bantu Program Vaksinasi Pemerintah

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Dasco: Bantu Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Nasional
Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Nasional
Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Nasional
BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

Nasional
Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Nasional
Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Nasional
Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Nasional
Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X