Purengage: Ini Sebabnya Jokowi Berhasil Jadi "Media Darling"

Kompas.com - 08/09/2013, 08:53 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, usai bertemu dengan pendiri dan pengurus LBH, di kantor LBH Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013). Jokowi memenuhi undangan LBH untuk bersilahturahmi dan bertukar pikiran dalam permasalahan hukum di Jakarta. Seperti pajak warteg, kekerasan hukum dan masalah-masalah ibu kota. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINGubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, usai bertemu dengan pendiri dan pengurus LBH, di kantor LBH Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013). Jokowi memenuhi undangan LBH untuk bersilahturahmi dan bertukar pikiran dalam permasalahan hukum di Jakarta. Seperti pajak warteg, kekerasan hukum dan masalah-masalah ibu kota. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kerap disebut sebagai media darling karena popularitasnya di berbagai media dan portal berita. Lembaga penelitian asal Singapura, Purengage, melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa selain populer, Jokowi juga menjadi favorit di portal berita.

Mantan Wali Kota Solo itu berada di urutan teratas dengan skala 1.75. Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan berada di urutan kedua dan ketiga dengan porsi 1.18 dan 1.05. Sementara itu, Kedua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di peringkat selanjutnya dengan skala 0.40.

Apa yang membuat Jokowi sukses menjadi media darling?

Berdasarkan hasil penelitiannya, Purengage menyimpulkan Jokowi berhasil menjadi media darling karena sukses mengelola opini media massa melalui kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Ini menunjukkan bahwa Jokowi berhasil menjadi media darling,” kata Business Development Purengage, Dheve Algamar.

Selain popularitas dan tingkat paling difavoritkan di portal berita, Purengage juga melakukan penelitian yang sama di media sosial Twitter. Menurut penelitian ini, Jokowi hanya berada di urutan ketiga dengan skala 1.03. Peringkat satu dan dua secara berurut ditempati Gita (1.34) dan Dahlan (1.24). Prabowo tetap berada di peringkat keempat dengan skala 0.76.

Hanya saja, Purengage menilai popularitas dan keterfavoritan Jokowi di media dianggap tidak natural karena saat ini media hanya dikuasai oleh segelintir kelompok elite saja. Menurut lembaga ini, popularitas dan keterfavoritan di Twitter yang lebih natural. Twitter dianggap dapat mewakili opini setiap orang dan tidak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.

Dalam penelitian ini, aspek favorabilitas tersebut diukur dari konten yang positif, netral dan negatif di dua jenis media tersebut. Konten positif diberi nilai 3, konten netral diberi nilai 1 dan konten negatif diberi nilai -3. Metode pengukuran konten tersebut adalah gabungan dari metode mesin (kuantitatif) sebesar 80 persen, dan dikroscek kembali dengan metode analisis manusia (kualitatif) sebesar 20 persen.

Jokowi dan Prabowo dipilih sebagai sampel karena paling sering muncul di portal berita dari tokoh non-konvensi demokrat. Nama kedua tokoh tersebut berada diatas 18 tokoh lainnya, seperti Megawati Soekarno Putri, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie. Sementara itu, Gita dan Dahlan dipilih mewakili tokoh Konvensi Demokrat. Nama mereka berada diatas peserta konvensi demokrat lainnya seperti Marzukie Ali dan Pramono Edhie. Periode penelitian ini dilakukan dari 1 Juli hingga 31 Agustus 2013.

Dheve mengatakan, penelitian ini murni dilakukan oleh Purengage tanpa menggunakan dana ataupun sponsor dari pihak lain.

"Purengage, kita seratus persen membiayai penelitian ini, tanpa ada sponsor apa pun dari siapa pun," kata Dheve.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X