KPK Juga Bantah Terbitkan Sprindik Bupati Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang menyatakan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian izin taman pemakaman bukan umum di Desa Antajaya, Tanjungsari, Bogor.

"Yang Bogor juga tidak ada," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (6/9/2013).

Bambang menanggapi beredarnya dokumen semacam sprindik yang menyatakan Rachmat tersangka. Dokumen tersebut beredar di kalangan wartawan bersamaan dengan dokumen semacam sprindik atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang juga dibantah KPK.

Dalam dokumen itu, Rachmat Yasin selaku bupati Bogor melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen semacam sprindik tertanggal 22 Mei 2013 itu tampak ditandatangani Bambang Widjojanto sebagai wakil ketua KPK.

Rachmat Yasin pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi kepengurusan izin lokasi taman pemakaman bukan umum, sebagai saksi untuk lima tersangka. Kelima tersangka itu adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor Usep Jumenio, pegawai honorer di Pemkab Bogor Listo Welly Sabu, Direktur PT Garindo Perkasa Sentot Susilo dan Nana Supriatna.

Mereka diduga terlibat suap terkait kepengurusan izin lokasi taman pemakaman bukan umum untuk PT Garindo. Selaku Bupati Bogor, Rachmat memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi taman pemakaman bukan umum yang diajukan PT Garindo Perkasa tersebut.

Rachmat juga mengaku pernah menerima layanan pesan singkat (SMS) dari Iyus. Pesan singkat tersebut berisi permintaan tolong agar Yasin menandatangani izin lokasi taman pemakaman bukan umum untuk PT Garindo Perkasa.

Atas SMS dari Iyus itu, Rachmat mengaku hanya menanggapinya dengan menjawab, "Mangga (silakan)". Menurutnya, jawaban "mangga" itu berarti mempersilakan Iyus memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rachmat juga mengaku telah menandatangani izin lokasi yang diajukan PT Garindo Perkasa tersebut. Namun, menurut Yasin, dia mengeluarkan izin itu bukan semata-mata atas permintaan Iyus.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan yang kembali mencalonkan diri sebagai bupati Bogor ini mengaku tidak pernah dijanjikan apa pun, apalagi menerima sejumlah uang terkait penerbitan izin lokasi tersebut. Melalui pengembangan penyidikan kasus ini, KPK juga menetapkan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul R Sampurnajaya sebagai tersangka. Selaku salah satu komisaris PT Garindo, dia diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggar negara.