Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Saatnya PDI-P Tetapkan Jokowi sebagai Capres

Kompas.com - 04/09/2013, 17:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Indobarometer M Qodari menilai Rapat Kerja Nasional (rakernas) yang digelar PDI Perjuangan pada 6-8 September 2013 bukanlah momentum yang tepat untuk menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden. Menurutnya, masih banyak hal yang dapat berubah seketika menjelang bergulirnya waktu Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tahun depan.

Qodari menuturkan, kekuatan masing-masing partai baru akan tampak lebih jelas di tahun depan, khususnya setelah bergulirnya waktu pemilihan legislatif. Atas dasar itu, ia mengimbau PDI Perjuangan tak tergesa menentukan calon presiden yang akan diusungnya pada Pilpres periode 2014-2019.

"Soal capres, tahun lalu nomor satu selalu Prabowo, nah sekarang ada Jokowi, tahun depan belum tentu," kata Qodari saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Secara umum, kata Qodari, mengusung Jokowi menjadi calon presiden saat ini masih terlalu dini. Terlebih, Jokowi masih disibukkan mengurus Ibu Kota karena tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Lebih baik konsolidasi saja dulu, Undang-Undang Pilpres juga belum definitif," tandasnya.

Untuk diketahui, Rakernas PDI Perjuangan pada 6-8 September mendatang diprediksi akan penuh kejutan. Pasalnya, rakernas itu adalah yang terakhir kalinya dilakukan PDI Perjuangan sebelum perhelatan Pemilu 2014.

"Insya Allah di rakernas kali ini akan ada kejutan-kejutan," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senin (2/9/2013).

Puan masih enggan mengungkap kejutan yang dimaksudnya. Namun, ia menuturkan, agenda utama dari rakernas kali ini adalah persiapan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Ia pun tak menampik nantinya jika pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia akan datang dengan berbagai usulan nama capres.

Usulan-usulan itu, lanjutnya, nantinya akan menjadi pertimbangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan capres yang akan diusung partai berlambang banteng itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com