Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simulasi Pengamanan Pilpres 2014 Digelar di Mako Brimob

Kompas.com - 04/09/2013, 14:53 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Simulasi pengamanan Pemilu 2014 dalam rangka apel kepala satuan wilayah (Kasatwil) tahun 2013 digelar di Mako Brimob Polri Kelapa Dua Depok, Rabu (4/9/2013). Simulasi pengamanan sejak awal kampanye hingga pelantikan calon presiden dan calon wakil presiden ini ditujukan untuk menjadikan Kasatwil yang berkarakter dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Pemilu 2014.

"Peragaan tadi bukan harga mati, masih bisa dievaluasi, dan kalau diperagakan adalah kegagalan para Kasatwil. Pencegahan itu yang lebih diutamakan," ujar Wakapolri Komjen Pol Oegroseno dalam kata sambutannya setelah peragaan usai.

Salah satu simulasi bercerita tentang kerusuhan yang terjadi pada masa kampanye dan pada saat presiden dan wakil presiden baru sudah terpilih.

Ceritanya, suasana kota Tanjung tengah dalam masa tenang setelah kampanye. Satpol PP mencabut tanda gambar calon presiden yang masih terpasang, dan memberi imbauan kepada masyarakat untuk mencabut alat-alat peraga milik calon-calon presiden yang masih terpasang.

Ditemui di suatu jalan, gambar capres yang masih terpasang. Pendukung capres lainnya tidak menginginkan gambar tersebut masih terpasang. Mereka lalu datang dan merobek-robek gambar calon presiden tersebut.

Anggota kepolisian dengan perintah Kapolres datang untuk memberi imbauan agar warga tidak bertindak anarkis. Ternyata warga melawan dan kepolisian langsung sigap mengatasi. Beberapa orang diamankan lalu dibawa ke posko untuk diserahkan kepada unit reskrim.

Kemudian, Pemilu sudah diselenggarakan dan calon presiden serta calon wakil presiden Indonesia sudah terpilih. Ternyata, ada massa yang unjuk rasa di depan tempat pelantikan, gedung DPR RI.

Polisi yang sudah mendapatkan informasi mengenai adanya unjuk rasa sudah berjaga-jaga menantikan kedatangan para pengunjuk rasa. Para pendemo di depan gedung DPR RI ini berencana menggagalkan jalannya pelantikan capres dan cawapres, serta menuntut pemilu ulang. Situasi semakin tidak terkendali.

Massa menimpuki barikade petugas, membakar dan merusak fasilitas umum yang ada disekitar gedung pelantikan. Lalu massa di semprot dengan water canon dan ditembakan gas air mata. Petugas bermaksud membubarkan massa supaya terpecah jadi kelompok-kelompok kecil sehingga mudah dibubarkan. Massa mulai terdorong kebelakang, lalu petugas memasang pagar berduri, agar massa tidak dapat memasuki lokasi pelantikan capres dan cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com