Tertibkan Alat Peraga Kampanye, KPU Minta Mendagri Keluarkan Edaran

"Kemarin sudah dibicarakan lisan dengan Kemendagri. Nanti kami akan meneruskan ke sana untuk ditindaklanjuti. Jadi kami berharap Kemendagri dapat meneruskan surat edaran kepada gubernur, bupati, kota, supaya mereka segera mengeksekusi PKPU (peraturan KPU) itu," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, di sela orientasi pers, Selasa (3/9/2013) di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Ia mengatakan, peraturan yang dimaksud adalah PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Kampanye. Husni mengungkapkan,  KPU tidak akan menertibkan peraga yang melanggar aturan. Menurutnya, hal itu adalah wewenang pemda. Soal lamanya waktu bagi caleg dan parpol untuk mencopot alat peraga yang melanggar jumlah dan lokasi penempatan, Husni mengatakan lama waktu tersebut cukup moderat.

"Dengan luas wilayah Indonesia dengan para caleg yang sudah mulai memasang alat peraganya, kami mempertimbangkan satu bulan itu merupakan waktu yang modeat, cukup untuk mereka berinisiatif menanggalkan, atau nanti pemda menertibkan," paparnya.

Pada Senin (26/8/2013) pekan lalu, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, belum dapat mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) mengatur zona peletakan alat peraga kampanye. Dia masih menunggu pengesahan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye.

"Nanti kalau memang sudah ada pengaturan itu oleh KPU, kami akan membantu KPU untuk dikoordinasikan dan disosialisasikan dengan pemda, supaya pemda mendukung kebijakan KPU ini," ungkap Gamawan, seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2014, Senin (26/8/2013) di Jakarta.

Dia mengatakan, Kemendagri siap membantu KPU untuk menertibkan pelanggaran kampanye. Hanya, kata dia, pemberian bantuan harus atas permintaan resmi dari KPU. "Kami sudah sepakat akan membantu KPU, apa yang diminta oleh KPU. Supaya jangan terkesan kami mengintervensi," kata Gamawan.

KPU telah menyusun PKPU tentang Pedoman Kampanye yang mengatur pembatasan alat peraga kampanye. Dalam aturan itu, seorang calon anggota legislatif hanya dapat memasang satu spanduk per zona. Penetapan zona menjadi wilayah wewenang pemda yang dikoordinasikan dengan KPU.

Sementara, partai politik hanya diizinkan memasang satu baliho setiap kecamatan. Akan tetapi, PKPU itu belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhuk dan HAM). Padahal, KPU telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) DPR dan DPRD Kamis (22/8/2013) lalu. Maka, sejak Minggu (25/8/2013) para caleg tersebut sudah diperbolehkan melakukan kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan spanduk.