Menteri PAN dan RB: Kalau Ada Laporan Titip-titip CPNS, Saya Bayar Rp 1 M

Kompas.com - 02/09/2013, 12:26 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar TRIBUNNEWS/HERUDINMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Azwar Abubakar menjamin bahwa tidak ada lagi praktik pungli yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) sejak pelaksanaan tes seleksi masuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun lalu. Pasalnya, sanksi tegas akan segera diberikan jika PNS terbukti menjadi calon. Bahkan, Azwar mengatakan siap membayar Rp 1 miliar jika ada laporan mengenai calo PNS.

"Titipan enggak ada lagi. Tahun lalu enggak ada. Coba sebutkan (lapor) siapa yang bisa menitipkan tahun lalu akan saya bayar Rp 1 miliar," katanya saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (2/9/2013).

Menurut Azwar, sudah tidak ada lagi sanksi peringatan bagi PNS yang kedapatan menjadi calo bagi peserta tes CPNS. Para PNS nakal itu nantinya akan langsung dipecat dari jabatannya jika memang terbukti menjadi calo dalam seleksi penerimaan CPNS.

"Ini adalah peringatan. Jangan main-main lagi di situ, kalau ada (PNS) langsung dipecat. Kita ingin menghapus image yang menyatakan menjadi PNS itu bisa dibayar," katanya.


Sementara itu, untuk mengantisipasi munculnya calo, kementerian telah menggandeng sejumlah instansi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Polri, dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Tahun ini, Kementerian PAN dan RB akan membuka lowongan untuk sekitar 65.000 kursi CPNS di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun 2013. Dari total formasi ini, 25.000 formasi dibuka untuk kementerian/lembaga di tingkat pusat dan 40.000 kursi lainnya dibuka untuk pemerintah kabupaten/kota di tingkat daerah.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X