Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Bertemu Calo CPNS, Segera Lapor ke Polisi

Kompas.com - 31/08/2013, 15:22 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 dan melapor ke polisi jika bertemu dengan calo penerimaan PNS. Dengan demikian, peluang terjadinya kecurangan, seperti transaksi ilegal posisi PNS, dalam proses seleksi ini bisa ditekan.

"Kita libatkan komponen masyarakat. Masyarakat juga boleh laporkan ke polisi, bukan ke Kemenpan-RB. Karena itu tindakan penipuan kan," jelas Asisten Deputi Perencanaan Bidan SDM Kemenpan-RB, A Rizal, kepada Kompas.com di stan Kemenpan-RB di Kompas Karier Fair 2013, Sabtu (31/8/2013).

Selain itu, dalam pelaksanaan seleksi tahun ini, tim seleksi nasional juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, bahkan badan independen, seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), untuk mengantisipasi kecurangan.

Rizal mengatakan, modus yang biasa digunakan para calo ini adalah dengan jalan mengaku mengenal orang kementerian/lembaga atau instansi pemerintahan daerah. Para calo tersebut, lanjutnya, mengaku bisa meloloskan calon pegawai dengan besaran dana tertentu. Bahkan tak segan-segan mereka mencatut nama-nama pejabat atau orang-orang penting di instansi tujuan.

"Nama saya sering dicatut. Cara mereka begini, (bertanya ke calon) mau masuk enggak, saya kenal Pak Rizal yang ngurus formasi," aku Rizal.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, jika calo itu adalah orang dalam, Kemenpan-RB akan segera menjatuhkan sanksi, termasuk sanksi pemberhentian. Laporan masyarakat, lanjutnya, akan segera ditindaklanjuti asalkan disertai dengan bukti-bukti.

"Ya kita tindak. Bisa diberhentiin. Yang penting ada bukti. Staf Kemenpan-RB siapa namanya, apalagi ada foto dia terima uang. Habis sudah," kata Rizal.

"Sangat boleh kalau masyarakat mau lapor. Apalagi ngelaporin orang Kemenpan-RB, (kami) senang skali," tambahnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com