Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama Soekarno Akan Dijadikan Nama Jalan

Kompas.com - 30/08/2013, 12:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno akan dijadikan nama jalan protokol. Hal itu diusulkan oleh sejumlah tokoh nasional yang menamakan dirinya Panitia 17. Ketua Delegasi Panitia 17 Jimly Asshiddiqie menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17. Dasarnya adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian pada rasa menghormati jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang.

"Ada kebutuhan untuk rekonsiliasi yang luas dari pengalaman sejarah bangsa kita, dan untuk itu kita ingin nama pahlawan diabadikan untuk nama jalan dan gedung tertentu, kita mulai di DKI, Soekarno dan Hatta," kata Jimly dalam rapat bersama Panitia 17, di ruang rapat Ketua MPR, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Jimly mengatakan, nama Soekarno dan Hatta akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi dan ditargetkan terealisasi pada 10 November 2013. Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan mengganti nama jalan di Merdeka Selatan (Soekarno) dan Merdeka Utara (Hatta).

"Di beberapa daerah ada nama Jalan Mohammad Hatta, tapi tidak ada nama Jalan Soekarno," ujarnya.

Ke depan, kata Jimly, sejumlah nama tokoh nasional lainnya juga akan diusulkan menjadi nama jalan protokol di DKI Jakarta, yakni nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto untuk mengganti nama Jalan Merdeka Barat dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk mengganti nama Jalan Merdeka Timur. Di luar itu, Panitia 17 juga akan mengusulkan nama Taman Merdeka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini untuk rekonsiliasi sejarah, biasanya cukup oleh keputusan gubernur, tapi ini harus melalui keputusan presiden. Maka nanti akan kita usulkan (ke Presiden)," ujar Jimly.

Untuk diketahui, hadir juga dalam rapat pembahasan nama jalan ini Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, serta sejumlah tokoh dan sejarawan, seperti Muhamad Yamin, Eddy Kusnadi Sariatmada, Permadi Satrio Wiwoho, Andi Mapetahang Fatwa, Mooryati Sudibyo, Yazirwan Uyun, dan Aisya Prawiranegara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com