Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Ikut Dongkrak Suara Partai Politik

Kompas.com - 27/08/2013, 07:59 WIB

”Jokowi memang teratas dalam survei, tetapi masalahnya capres dan cawapres itu harus diusung parpol. Jadi, walaupun populer, kalau tidak ada partai yang mengusung, ya tidak bisa jadi capres,” kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo.

Pengajar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengingatkan, PDI-P harus siap dan rela mencermati fenomena Jokowi yang antara lain terlihat di survei. Sejumlah langkah harus disiapkan sejak sekarang. Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, ”Kami selalu mencermati hasil survei terkait dengan elektabilitas capres. Namun, pengambilan keputusan politik PDI-P tak hanya berdasarkan survei.”

PAN malah sudah berkomunikasi dengan Jokowi meski telah menetapkan Hatta Rajasa sebagai capres. ”Tapi, baru sebatas silaturahim,” tuturnya.

Pasalnya, Jokowi adalah kader PDI-P. Etikanya, PAN harus meminta izin kepada PDI-P dan Megawati jika ingin mengajak Jokowi. PAN juga menjalin komunikasi dengan bakal capres dan parpol lain.

Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, tidak mau diganggu soal survei capres 2014. Jokowi berkali-kali mengatakan ingin berkonsentrasi mengurusi Jakarta. ”Jangan ganggu konsentrasi kerja saya sebagai gubernur. Kalau urusan politik, silakan tanya ke Ibu Ketua Umum (PDI-P),” kata Jokowi.

”Saya enggak mengerti kenapa begitu (hasil survei). Yang saya lakukan yang memang harus saya lakukan. Itu saja,” ujarnya.

Jika hasil survei itu ditanyakan, kata Jokowi, dirinya tidak bisa memberi jawaban.

”Yang (bisa) jawab masyarakat, masak yang jawab saya. Karena, saya kira, yang merasakan, yang melihat, dan yang menilai, saya kira masyarakat. Semua kembali ke masyarakat,” ungkapnya lagi.

Ditanya tentang Indonesia ke depan, Jokowi mengatakan, ”Urusan saya Jakarta, kok ditanya Indonesia. Kalau tanyanya urusan Jakarta, saya jawab. Kalau tanya urusan Indonesia, tanya ke yang lain, jangan tanya saya.” (WHY/ONG/FER/NTA/NDY/NWO/OSA/IAM/SON/RIK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com