Kompas.com - 23/08/2013, 17:14 WIB
Juhaini Alie, anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat www.mpr.go.idJuhaini Alie, anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Juhaini Alie menampik dugaan keterlibatan dirinya dalam penyimpangan yang terjadi di proyek Hambalang. Menurut Juhaini, ia memang sempat menyetujui pengajuan anggaran sebesar Rp 600 miliar pada tahun 2010. Namun, anggaran tersebut tidak khusus untuk proyek Hambalang.

“Itu bukan dana untuk Hambalang. Itu kan dana daripada kementerian yang diajukan pada Komisi X. Kalau ada hal-hal lainnya, kami tidak tahu. Pada waktu itu, saya baru 7-8 bulan di DPR, enggak paham masalah anggaran,” ujar Juhaini, saat dihubungi, Jumat (23/8/2013).

Menurut adik Ketua DPR Marzuki Alie ini, mekanisme persetujuan anggaran sebuah kementerian harus disepakati terlebih dulu di rapat komisi dengan kementerian terkait. Pada kasus ini, Juhaini mengklaim pembahasan anggaran untuk Kemenpora pada tahun 2010 dan 2011 sudah melalui kesepakatan rapat komisi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Karena sudah disepakati di rapat komisi, maka panitia anggaran Komisi X yang terdiri dari perwakilan fraksi menyetujuinya,” ungkap Juhaini.

“Kalau sudah oke, wajib ditandatangani. Soal ada penyimpangan di luar, ya di luar pada saat itu. Kalau kami tidak tanda tangani, kementerian tidak akan jalan, dan kita akan melanggar,” lanjutnya.

Juhaini mengatakan, saat itu ada sembilan orang perwakilan fraksi dan empat orang Pimpinan DPR yang hadir untuk menandatangani usulan anggaran tersebut. Menurutnya, Sekretaris Menpora Wafid Muharram, yang kini menjadi tersangka dalam kasus Hambalang, selalu hadir bersama jajaran pihak Kemenpora lainnya.

Ia mengaku baru mengetahui adanya proyek Hambalang saat Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu, Andi Alfian Mallarangeng, meminta penambahan anggaran dan mengajukan kontrak tahun jamak dalam proyek Hambalang. Namun, lanjutnya, saat itu, Komisi X mensyaratkan agar Kemenpora meminta izin ke Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Nah, setelah itu, saya tidak tahu lagi akhirnya bagaimana karena saya sudah pindah ke Komisi VII,” kata Juhaini.

Juhaini mengaku tak mempermasalahkan namanya masuk dalam audit BPK. Ia merasa yakin tidak terkait dengan kasus Hambalang. Ia siap jika nantinya dipanggil KPK.

“Kalau dipanggil, pasti dipenuhi. Kalau tidak mau datang, artinya kan kita salah? Ya saya akan beberkan apa yang saya tahu saja,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Nasional
Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.