KPK Periksa Andi Mallarangeng sebagai Saksi PON Riau

Kompas.com - 22/08/2013, 10:51 WIB
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, (berbatik hitam putih) mengaku siap di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/4/2013), sebelum di periksa penyidik KPK. Andi di  periksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang, Jawa Barat.

KOMPAS/ALIF ICHWANMantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, (berbatik hitam putih) mengaku siap di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/4/2013), sebelum di periksa penyidik KPK. Andi di periksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang, Jawa Barat.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional XVII, Kamis (22/8/2013).

Andi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Gubernur Riau Rusli Zainal yang menjadi tersangka dalam kasus PON Riau tersebut.

"Pagi ini saya dipanggil untuk jadi saksi kasus PON dengan tersangka Rusli Zainal," kata Andi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Andi tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi dua pengacaranya, Harry Pontoh dan Luhut Pangaribuan. Ia menduga akan diperiksa terkait posisinya sebagai Menpora.

Mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini berjanji akan menjelaskan apa yang diketahuinya kepada penyidik KPK.

"Mungkin karena waktu itu saya sebagai menpora, yang jelas saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui atau tidak ketahui mengenai hal itu," kata Andi.

Saat ditanya soal penambahan anggaran PON Riau yang pernah diajukan Rusli kepada Pemerintah pusat, Andi mengaku belum tahu soal hal itu. "Saya juga belum tahu pertanyaan yang akan diajukan, yang jelas kami selalu siap menjelaskan," tambahnya.

Andi juga enggan menjawab saat ditanya apakah benar ada pertemuan khusus antara dirinya, Rusli, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono terkait permintaan tambahan anggaran PON Riau 2013.

"Kita lihat saja nanti apa pertanyaan-pertanyaannya," ujar Andi.

Terkait kasus ini, KPK sudah memeriksa Agung sebagai saksi. Seusai diperiksa pada tahun lalu, Agung mengaku pernah mengikuti rapat dengan Rusli serta Andi yang membahas anggaran PON Riau. Namun, Agung membantah kalau dalam rapat itu dirinya dilobi Rusli untuk menambah anggaran pembangunan fasilitas PON 2012 di Riau.

Menurut Agung, rapat yang berlangsung di kantornya itu hanya merupakan rapat koordinasi biasa. Rapat itu, katanya, hanya membahas masalah realisasi anggaran PON yang berjalan lambat. Agung juga membantah pernah meminta Menteri Keuangan mencairkan dana hibah Rp 120 miliar untuk PON atas rekomendasi Menpora.

Terkait PON Riau, Kemenpora memang mengucurkan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp 100 miliar. Adanya dana hibah dari Kemenpora ini diakui Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Djoko Pekik seusai diperiksa KPK sebagai saksi beberapa waktu lalu.

Dalam kasus PON Riau, KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian sekaligus memberikan pemberian uang terkait pembahasan rancangan Perda PON. KPK juga menetapkan Rusli sebagai tersangka atas dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X