Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Komite Konvensi Demokrat Lirik Kepala Daerah

Kompas.com - 21/08/2013, 21:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kepala daerah muncul menjadi kandidat calon Presiden Partai Demokrat. Namun, kehadiran kepala-kepala daerah itu diragukan lantaran tak pernah masuk dalam survei tokoh nasional. Apa tanggapan komite konvensi Partai Demokrat?

Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengaku pemilihan kepala daerah menjadi peserta konvensi hanya untuk membuka peluang anak bangsa di daerah.

"Jadi diusahakan unsur nasional bisa masuk dalam peserta konvensi. Namun pada akhirnya kompetensi yang jadi pertimbangan," imbuh Didi di sela-sela rapat pleno panitia konvensi Partai Demokrat, Rabu (21/8/2013).

Didi mengatakan, penjaringan Partai Demokrat berlangsung terbuka. Siapa pun bisa menjadi calon peserta konvensi. Ia menambahkan calon peserta konvensi yang berlatar belakang kepala daerah dinilai memiliki konsep visi dan misi atas persoalan bangsa.

Saat ditanyakan apakah kepala-kepala daerah yang selama ini belum dikenal publik tingkat nasional bisa mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat, Didi enggan berkomentar. Menurutnya, persoalan elektabilitas partai Demokrat didasarkan pada langkah terbaik yang dilakukan peserta konvensi.

"Jadi meyakinkan bangsa ini dengan prestasi dan program yang ditawarkan. Kami duduk di sini dengan keyakinan harus menang di 2014," kata Didi.

Diragukan

Sebelumnya, komite konvensi menerima 26 nama usulan Majelis Tinggi Partai Demokrat dan juga komite konvensi. Dari 26 nama itu diketahui ada beberapaa nama yang merupakan kepala daerah seperti Bupati Kabupaten Kutai Timur Isran Noor dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih. Selain dua nama itu, muncul pula nama Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, jika nama-nama itu disaring dalam lembaga survei, maka orang akan menganggap komite bekerja tidak profesional dalam menjaring calon.

"Mungkin hanya untuk memenuhi kuota saja (keberadaan calon dari daerah) karena mereka bukan (berkapasitas) capres kan?" imbuh anggota Komisi I DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com