Kompas.com - 18/08/2013, 11:05 WIB
Menteri ESDM Jero Wacik (kiri) memberikan selamat kepada Rudi Rubiandini yang dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta, Rabu (16/1/2013). Sebelumnya, Rudi menjabat sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. KOMPAS / HERU SRI KUMOROMenteri ESDM Jero Wacik (kiri) memberikan selamat kepada Rudi Rubiandini yang dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta, Rabu (16/1/2013). Sebelumnya, Rudi menjabat sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan segan memeriksa semua pihak yang terkait dengan kasus suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).

Semua yang diduga terkait dengan kasus suap tersebut akan segera diperiksa, termasuk memeriksa Menteri ESDM Jero Wacik bila kemudian ditemukan keterlibatannya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, semua dianggap sama di hadapan hukum. Atas dasar itu, tak ada alasan bagi KPK untuk takut memeriksa pihak yang diduga terkait dalam kasus tindak pidana korupsi.

"Sejak kapan KPK takut? Tidak ada, semua sama di depan hukum. Kalau tidak memanggil malah melanggar konstitusi," kata Bambang dalam acara sosialisasi Radio Streaming "KanalKPK", di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (18/8/2013).

Namun demikian, Bambang mengakui pihaknya belum menemukan keterlibatan pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut. Karenanya, ia belum dapat memastikan apakah Jero Wacik akan diperiksa terkait kasus suap yang menyeret bawahannya sebagai tersangka.

"Belum tahu akan diperiksa. Kan sekarang kita lagi mengoleksi informasi, setelah itu kita merekonfirmasi, setelah itu validasi," ujar Bambang.

Sebelumnya, Jero Wacik pasrah dengan kasus dugaan suap yang terjadi di kementeriannya. Meski selalu membantah terlibat dan mengaku tidak tahu menahu, Jero siap memenuhi kewajiban bila keterangannya diperlukan untuk pengusutan kasus tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jero menyampaikan, saat mendengar Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap, hal pertama yang melintas di pikirannya adalah bagaimana menjaga industri minyak dan gas nasional tidak terganggu.

Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, posisi Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas langsung diganti oleh Johanes Widjonarko yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala SKK Migas.

"Jadi yang paling saya khawatirkan adalah industri migas. Jadi urusan bangsa itu urusan industri migas, harus diselamatkan," kata Jero seusai menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2013).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.