Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pergantian Kapolri, Pertarungan Empat Komisaris Jenderal

Kompas.com - 18/08/2013, 07:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kursi Trunojoyo I sebentar lagi akan berotasi. Posisi Kepala Kepolisian RI yang saat ini dijabat oleh Jenderal Pol Timur Pradopo, akan segera diisi oleh calon baru karena Timur akan memasuki masa pensiun.

Seharusnya, Timur pensiun pada Januari 2014 mendatang. Namun, pergantiannya dipercepat karena tahun depan sudah memasuki Pemilu 2014. Menindaklanjuti pergantian Kapolri, Komisi Kepolisian Nasional sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan nama-nama pengganti Kapolri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setidaknya, ada sebelas nama calon pengganti Kapolri yang telah diajukan Kompolnas kepada SBY. Sebelas nama itu adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Irjen Badrodin Haiti. 

Sementara, di jajaran jenderal bintang dua, ada Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Putut Eko Bayu Seno, Kadiv TI Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kakorlantas Polri Irjen Pudji Hartanto, dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi.

Jabatan Komjen terakhir

Sejak Komisaris Jenderal (Purn) Nanan Sukarna pensiun dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Polri akhir Juli 2013 lalu, jabatan tersebut telah digantikan oleh Komisaris Jenderal Oegroseno. Adapun, jabatan Oegroseno sebelumnya sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) telah digantikan oleh Irjen Pol Badrodin Haiti.

"Dengan naiknya Haiti sebagai Kabaharkam menggantikan Oegroseno, maka pertarungan untuk memperebutkan jabatan Kapolri tinggal diperebutkan oleh empat orang saja," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (16/8/2013).

Bambang mengatakan, naiknya Badrodin menyebabkan jabatan tersebut memerlukan pangkat komisaris jenderal penuh. Jabatan yang memerlukan pangkat komisaris jenderal baru akan kembali kosong pada akhir 2013 ketika Irwasum Polri Komisaris Jenderal Imam Soedjarwo memasuki masa pensiun.

"Masalahnya, menjadi hak presiden untuk mengganti Kapolrinya. Kalau Kapolri dianggap tak cakap, maka bisa saja diganti," katanya.

Beberapa waktu lalu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden berencana mengganti Timur sekitar bulan Agustus atau September 2013. Pernyataan tersebut tentu saja dapat menjadi sinyalemen tersendiri jika Timur akan dipensiunkan dini. Artinya, jika benar maka pergantian kapolri akan lebih cepat dari jadwal pensiun awal.

Bagaimana nasib jenderal bintang dua?

Bambang mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap kandidat yang akan maju sebagai calon Kapolri yaitu telah berpangkat komisaris jenderal. Artinya, para jenderal dua itu sudah tidak memiliki harapan. Pasalnya, Badrodin yang saat ini telah menjabat sebagai Kabaharkam yang baru akan segera naik pangkat menjadi komisaris jenderal.

"Naiknya Badrodin maka posisi Komjen sudah tidak ada lagi yang kosong. Badrodin yang sekarang masih berpangkat Irjen dalam waktu dekat pasti akan naik menjadi Komjen," katanya.

Selain berpangkat Komjen, Bambang mengatakan, syarat lain yang harus dipenuhi setiap calon Kapolri yaitu pernah menjabat sebagai kepala kepolisian daerah dan masih memiliki masa tugas dua tahun. Dengan adanya syarat tersebut, maka pertarungan Tri Brata I hanya akan diikuti oleh empat orang saja.

Selain Badrodin, tiga orang lain yang akan merebutkan jabatan Tri Brata I adalah Komjen Sutarman, Komjen Anang Iskandar, dan Komjen Budi Gunawan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com