Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moge yang Disita KPK Beda dengan LHKPN Rudi?

Kompas.com - 15/08/2013, 17:34 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Asal usul motor gede (moge) keluaran BMW yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari rumah Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini belum diungkap jelas.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto baru menyatakan bahwa moge bernomor polisi B 3946 FT itu diduga sebagai bagian dari suap yang diterima Rudi dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited (KOPL), Simon Tanjaya. Moge itu diduga diantarkan oleh seorang pelatih golf bernama Deviardi alias Ardi ke kediaman Rudi di Jalan Brawijaya, Jakarta, Selasa (13/8/2013) malam, lengkap dengan bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)-nya.

Malam itu juga penyidik KPK meringkus Rudi dan Ardi di rumah tersebut. Sebelum tertangkap penyidik KPK, Rudi tercatat pernah melaporkan kepemilikan sebuah motor klasik pada 2012. Motor yang dilaporkan Rudi dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) itu pun bermerek BMW. Namun, tipe motor ataupun pelat nomornya tidak disebutkan.

Motor itu tercatat keluaran 1955 yang diperoleh Rudi tahun 2008 dengan nilai sekitar Rp 30 juta. Pertanyaannya kemudian, apakah motor yang dilaporkan dalam LHKPN ini adalah motor yang sama dengan sitaan KPK? Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, sepengetahuan dia, kedua motor itu berbeda.

"Sepengetahuan saya bukan (motor yang sama)," kata Bambang.

Di mata penggemar BMW atau sepeda motor klasik, taksiran harga motor yang disita KPK itu lebih dari Rp 30 juta. "Kalau melihat video yang ditayangkan oleh televisi, sepeda motor tersebut adalah BMW R51 boxer," urai seorang penggemar sepeda motor antik yang tidak mau disebutkan namanya.

Ditambahkan, sepeda motor tersebut keluaran tahun 1951-1955 bersama model lain, yaitu R67 dan R68. Sepeda motor tersebut menggunakan mesin OHV, 500 cc, dan bertenaga 24 PS. Harga ketiga model sangat mahal. Sampai saat ini, angkanya masih Rp 100 jutaan.

"Bahannya (kondisi rusak dan tidak terawat) saja Rp 75 juta-Rp 100 juta. Kalau sudah rapi dan semuanya asli, bisa mencapai Rp 125 juta-Rp 175 jutaan," papar Edi Suyitno, salah satu penggemar sepeda motor antik Harley Davidson.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com