Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tangkap 3 Orang Terkait SKK Migas

Kompas.com - 14/08/2013, 06:55 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi memastikan telah terjadi penangkapan terhadap pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tiga orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang digelar mulai Selasa (13/8/2013) malam.

"Betul, ada tangkap tangan di Jalan Brawijaya (Jakarta Selatan), pukul 22.30 WIB," sebut Johan, Rabu (14/8/2013) pagi. Tiga orang yang ditangkap, imbuh dia, berinisial R, S, dan E. Johan mengatakan, R adalah pejabat SKK Migas, sedangkan dua orang yang lain berasal dari pihak swasta.

Saat ini, lanjut Johan, ketiga orang itu sudah berada di Gedung KPK. "Statusnya masih terperiksa. Dalam waktu 1 x 24 jam akan ada kesimpulan, baru nanti disampaikan (pernyataan resmi). Nanti sore saya kira sudah bisa (ada pernyataan resmi KPK)," papar Johan.

Bersama dengan penangkapan tersebut, Johan menambahkan, ada beberapa barang bukti yang disita. Dia menyebutkan, barang bukti itu antara lain sebuah tas hitam dan sekumpulan dokumen.

Johan mengaku belum dapat menyebutkan kasus yang mendasari penangkapan ini, termasuk pihak swasta yang diduga memberikan suap kepada pejabat SKK Migas itu ataupun nominal uang yang diserahkan. "Ini pengembangan dari informasi yang didapat KPK soal serah terima uang, kami kembangkan," kata Johan.

Dari jajaran pejabat di SKK Migas, inisial R antara lain merujuk pada kepala instansi itu, Rudi Rubiandini, yang sebelumnya adalah Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Beberapa waktu lalu Rudi pernah dilaporkan ke KPK terkait dugaan menerima suap dari salah satu perusahaan migas asing senilai 700.000 dollar Amerika Serikat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com