Kompas.com - 07/08/2013, 09:42 WIB
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gede Pasek Suardika. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gede Pasek Suardika.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Gede Pasek Suardika menilai temuan adanya pabrik narkoba di dalam lembaga permasyarakatan sangat memalukan dan memprihatinkan. Temuan itu semakin membuktikan bahwa Indonesia sudah masuk tahap darurat lapas.

Lapas, kata Pasek, belum mampu menjelma menjadi lembaga pembina warga bermasalah agar bisa kembali ke tengah masyarakat. Lapas malah menjadi pusat pendidikan pemasaran narkotika.

"Lapas menjadi tempat memproduksi narkoba, lapas juga menjadi pusat operator jaringan narkoba. Belum lagi masalah sosial lainnya (di lapas)," kata Pasek ketika dihubungi, Rabu (7/8/2013).

Pasek mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapan terbongkarnya pabrik sabu di bengkel napi di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Ditemukan bahan-bahan pembuat sabu atau ekstasi saat sidak yang dilakukan tim gabungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhuk dan HAM) bersama Bareskrim Polri.

Pasek juga mengatakan, penyelesaian masalah di lapas atau rutan tidak cukup dengan melakukan sidak atau program spontan oleh pimpinan Kemenhuk dan HAM. Perlu ada program yang sistematis, masif, dan komprehensif untuk memperbaiki lapas secara keseluruhan.

"Kita mendukung dan mendorong jajaran Kemenhuk dan HAM untuk segera melakukan pembenahan komprehensif dan mendasar tentang sistem pemasyarakatan," kata politisi Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, belum lama ini publik dikejutkan dengan kasus terpidana mati Freddy Budiman di Lapas Narkotika Cipinang. Freddy disebut kerap memakai narkoba di salah satu ruangan di lapas. Bahkan, ketika Freddy dipindahkan ke Nusakambangan, ditemukan juga paket narkoba di celana dalamnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemenhuk dan HAM menduga ada suap kepada Thurman Hutapea sewaktu menjabat sebagai Kepala Lapas. Hingga saat ini, Kementerian masih melakukan penyelidikan dan belum jelas hasilnya. Namun, Wamenhuk dan HAM Denny Indrayana berjanji akan meneruskan penyelidikan terhadap Thurman dan petugas lain jika ditemukan cukup bukti adanya tindak pidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.