Anas Minta KPK Periksa SBY-Ibas, Demokrat: Itu Mengada-ada!

Kompas.com - 06/08/2013, 19:04 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menilai permintaan kubu Anas Urbaningrum agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono terlalu mengada-ada. Upaya Anas dinilai hanya untuk memperlebar kasus korupsi dugaan proyek Hambalang.

"Permintaan Anas itu mengada-ada. Jelas sekali motifnya memperlebar dan menyeret orang tidak tepat. Nah, Anas memperlebar masalah ini ke kongres kandidat lain. Jangan dia buat itu, biarkanlah KPK yang telusuri sendiri," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga saat dihubungi Selasa (6/8/2013).

Kastorius melanjutkan pihaknya menghargai pembelaan yang dilakukan Anas. Tetapi, ia berharap agar Anas fokus saja pada persoalan yang dihadapinya sendiri tanpa menyeret nama orang lain. "Saya imbau Anas tidak perlu mengaitkan atau menyeret nama orang lain seperti Pak SBY atau Ibas untuk diperiksa KPK," kata Kastorius.

Jika ternyata Anas memiliki bukti-bukti, Kastorius mempersilakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menyerahkannya ke KPK. KPK nantinya yang akan menentukan apakah barang bukti itu relevan dengan sangkaan yang ditujukan kepada Anas.


"Dari Demokrat, kami sedikit pun tidak berupaya pengaruhi proses penyidikan karena itu ranah hukum," ungkapnya.

Permintaan pemeriksaan SBY dan Ibas disampaikan kuasa hukum Anas, Firman Wijaya. "Kalau KPK concern mengusut aliran dana ke Kongres Demokrat, seharusnya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Pak Edhie diperiksa juga," ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/8/2012).

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota DPR. Hadiah tersebut diduga berupa Toyota Harrier dan hadiah lainnya yang belum diungkapkan oleh KPK.

Kemudian, KPK mendalami keterkaitan antara penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat 2010 dan gratifikasi yang diduga diterima oleh Anas. Diduga, ada aliran dana BUMN ke kongres tersebut. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum.

KPK juga telah memeriksa saksi lain yang berkaitan dengan kongres, antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Manajer PT Aston Tropicana Bandung yang bernama Yogi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X