Kuasa Hukum Anas Minta KPK Periksa SBY dan Ibas

Kompas.com - 06/08/2013, 13:09 WIB
Ketua Dewan Pembina Dewan Pembina Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, mengadakan jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/7/2011). Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, prihatin dengan situasi politik di Tanah Air belakangan ini. Kompetisi politik diwarnai dengan dengan politik politik pecah belah atau devide et impera yang pernah dijalankan pemerintah kolonial zaman dulu. KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Dewan Pembina Dewan Pembina Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, mengadakan jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/7/2011). Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, prihatin dengan situasi politik di Tanah Air belakangan ini. Kompetisi politik diwarnai dengan dengan politik politik pecah belah atau devide et impera yang pernah dijalankan pemerintah kolonial zaman dulu.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Firman Wijaya, kuasa hukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang juga tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas terkait aliran dana Kongres Partai Demokrat 2010. Keduanya disebut sebagai tim pendukung Andi Alfian Mallarangeng yang saat itu menjadi kandidat calon ketua umum Partai Demokrat.

"Kalau KPK concern mengusut aliran dana ke Kongres Demokrat, seharusnya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Pak Edhie diperiksa juga," ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/8/2012).

Firman mengatakan, pekan lalu, pihaknya telah menyampaikan compact disc (CD) berisi video iklan Andi Mallarangeng sebagai kandidat ketua umum. Anas meminta KPK mengusut sumber dana biaya iklan tersebut.

"Hasil investigasi dari CD yang kita dapatkan, dalam video itu mereka berdua (SBY dan Ibas) menjadi tim pendukung. Jadi kalau kaitan kongres, semua di dalam itu diperiksa. Jangan mempersonalisasikan ini kongres Anas, kan kongres Demokrat," terangnya.

Sementara itu, KPK sebelumnya menolak CD yang diserahkan Firman. KPK meminta, video dalam CD tersebut dijelaskan langsung oleh Anas. Namun, menurut Firman, tidak ada alasan KPK menolak CD itu. Firman meminta KPK segera memvalidasi barang bukti yang diserahkannya.

"Kita berharap KPK tidak menolak barang bukti yang kita bawa. Tidak harus Anas, penasihat hukum juga berhak menyampaikan temuan. Seharusnya setiap barang bukti divalidasi oleh KPK," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hadiah tersebut diduga berupa Toyota Harrier dan hadiah lainnya yang belum diungkapkan oleh KPK.

Kemudian, KPK mendalami keterkaitan antara penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat 2010 dan gratifikasi yang diduga diterima oleh Anas. Diduga, ada aliran dana BUMN ke kongres tersebut. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. KPK juga telah memeriksa saksi lain yang berkaitan dengan kongres, antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Manajer PT Aston Tropicana Bandung yang bernama Yogi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Menkumham Minta Anaknya Tak Datangi KPK | Surat Pencekalan Rizieq Shihab

[POPULER NASIONAL] Menkumham Minta Anaknya Tak Datangi KPK | Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Nasional
Demer Linggih: Mufakat Jauh Lebih Baik

Demer Linggih: Mufakat Jauh Lebih Baik

Nasional
Mahfud: Saya Senang Kalau Ada Perppu KPK, Tapi Saya Sekarang Menteri

Mahfud: Saya Senang Kalau Ada Perppu KPK, Tapi Saya Sekarang Menteri

Nasional
ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

Nasional
Selasa Ini, Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi dan Dhamantra Diputuskan

Selasa Ini, Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi dan Dhamantra Diputuskan

Nasional
Jokowi: Ada yang Coba Halangi Saya Hentikan Impor, Pasti Saya Gigit!

Jokowi: Ada yang Coba Halangi Saya Hentikan Impor, Pasti Saya Gigit!

Nasional
Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Nasional
Saat Rizieq Shihab Memegang Dua Lembar yang Diklaim Surat Cekal...

Saat Rizieq Shihab Memegang Dua Lembar yang Diklaim Surat Cekal...

Nasional
Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

Nasional
Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X