Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Pencari Keadilan dalam Pusaran Kasus Korupsi

Kompas.com - 06/08/2013, 11:06 WIB
Icha Rastika

Penulis

Kondisi yang demikian, menurut Taufik, diperparah dengan sistem peradilan Indonesia yang masih membuka peluang praktek mafia hukum. Taufik memakai istilah sistem peradilan yang tidak higienis.

"Kita ibaratkan sistem peradilan kita tidak higienis, mudah tumbuh jamur, bakteri. Karena prosesnya tidak bersih maka banyak pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini, termasuk advokat," ujarnya.

Dia juga menilai, praktek mafia hukum bukan hanya melibatkan advokat, namun juga aktor lainnya, mulai dari polisi, hakim, jaksa, dan staf pengadilan.

"Karena memang lahannya, artinya proses peradilannya sendiri, sistemmnya masih membuka peluang praktik mafia hukum, tidak transparan, dan akuntabel," katanya.

Senada dengan Taufik, Sugeng mengungkapkan bahwa advokat ikut terlibat kasus korupsi karena kondisi peradilan yang memang korup.

"Yang paling bertanggung jawab sebetulnya pengadilan. Kalau sampai di pengadilannya itu benar, maka setiap penegak hukum akan disadarkan bahwa putusan pengadilan itu tidak bisa dibeli," ujarnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO Warga melintas di depan poster berisi kritikan terhadap perilaku korupsi di kolong jalan kereta api Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2012). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.

Pendidikan etika profesi

Untuk perbaikan ke depannya, menurut Taufik, diperlukan pendidikan tinggi hukum yang menekankan bahwa menjadi sarjana hukum itu bertugas mengemban suatu amahan agar mendedikasikan ilmunya untuk penegakkan hukum, dan bukan untuk mengejar kepentingan pribadi semata.

"Maka lulusannya harus disadarkan untuk penegakkan hukum dari diri kita sendiri, taat prosedur, menekankan integritas dalam proses hukum," ucapnya.

Selain itu, kata Taufik, pendidikan tinggi hukum perlu menekankan pentingnya penerapan etika profesi. Taufik juga menilai pentingnya peran serta masyarakat dalam mendorong perbaikan dalam profesi advokat. Masyarakat diminta tidak memberikan kepercayaan kepada advokat yang memang sudah dikenal kerap berpraktek kotor.

"Butuh peran serta masyarakat untuk memberikan apriesiasi kepada advokat yang menjaga integritasnya, dan sebaliknya jangan berikan kepercayaan kepada advokat yang praktek kotor. Kalau advokat kotor ini tidak dapat ruang, tentu ruang gerak mereka akan semakin sempit sehingga yang berintegritas semakin punya ruang," tutur Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com