KPK: Jika Nazaruddin Punya Data, Silakan Laporkan

Kompas.com - 01/08/2013, 15:14 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, untuk melaporkan proyek yang diindikasi ada tindak pidana korupsi. Hal ini terkait pernyataan Nazaruddin, Rabu (31/7/2013) malam, setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang saham Garuda.

"Nazaruddin kan kemarin diperiksa KPK sebagai tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) saham Garuda. Bukan pemeriksaan terkait kasus yang dia beberkan saat keluar (Gedung KPK)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Johan mengatakan, saat didatangkan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, tidak membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dia beberkan tersebut.

"Jika memang dia benar mengungkapkan pada penyidik (KPK), itu sebagai informasi awal saja," kata Johan.  

Sebelumnya, Nazaruddin memaparkan sejumlah kasus dugaan korupsi di berbagai proyek. Ia juga menuding Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, dan Ketua Fraksi Golkar DPR-RI, Setya Novanto, terlibat dalam beberapa proyek tersebut. Nazaruddin mengklaim bahwa dugaan korupsi tersebut merugikan negara triliunan rupiah. Nazaruddin menyatakan ada bagi-bagi uang dalam proyek e-KTP, proyek pembelian pesawat Merpati, dan 60 proyek fiktif lain yang nilainya hampir mencapai Rp 2 triliun.  

Selain itu, Nazaruddin juga mengungkapkan dugaan korupsi dalam pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi sekitar Rp 300 miliar, diklat MK Rp 200 miliar, dan dugaan korupsi dalam pembangunan gedung pajak. Nazaruddin mengaku telah menuangkan pengakuannya tersebut dalam BAP saat diperiksa oleh KPK. (Baca: Ini 12 Proyek Terindikasi Korupsi yang Dilaporkan Nazaruddin ke KPK)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Nasional
Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Nasional
Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X