Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Akan Laporkan KPU Jatim ke KPK

Kompas.com - 31/07/2013, 23:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan melaporkan dugaan penerimaan suap oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur terkait penetapan pasangan calon peserta Pemilu Gubernur Jawa Timur. Diduga, suap memengaruhi putusan yang mencoret pencalonan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Surjadi Sumawiredja.

"Teman-teman di Jawa Timur sedang menyiapkan, katanya akan melapor ke KPK, juga termasuk soal indikasi korupsi dari calon lain," ujar Ketua DPP PKB Marwan Jafar saat dihubungi Rabu (31/7/2013). Dia mengaku belum tahu kapan laporan itu akan diberikan kepada KPK. Ia hanya memastikan bahwa DPP PKB akan memfasilitasi laporan tersebut.

Menurut Marwan, pelaporan atas kasus dugaan suap itu sudah sewajarnya dilakukan. "Dilaporkan karena ini memang betul-betul upaya penjegalan secara sistematis karena rival terkuatnya kan Khofifah, maka mereka jegal," ucap Marwan.

Seperti diberitakan, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad dituding menerima suap Rp 3 miliar dari salah satu pasangan calon untuk menuntaskan polemik dukungan ganda Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan. Dugaan suap ini pula juga sempat terungkap dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pada hasil sidang pleno rapat DKPP, Ketua DKPP Jilmy Asshidiqie menyatakan DKPP merekomendasikan kasus dugaan suap ini dibawa ke jalur hukum. Marwan menyatakan mendukung rekomendasi DKPP tersebut. "Saya rasa partai sangat mendukung keputusan DKPP ini, apalagi diminta untuk diteruskan ke jalur hukum," imbuh Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com