Kompas.com - 31/07/2013, 12:52 WIB
Khofifah Indar Parawansa dicoret dari kandidat Gubernur Jawa Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. -Khofifah Indar Parawansa dicoret dari kandidat Gubernur Jawa Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan segera memutuskan nasib Khofifah Indar Parawansah dan Herman Suryadi Sumawiredja sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur tahun 2013. Nasib keduanya akan diketahui dalam sidang pembacaan putusan yang digelar terbuka di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa pihaknya sudah merasa cukup yakin untuk memutuskan perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPU dan anggota KPU Jawa Timur setelah mendengar dan memelajari materi pengaduan yang disampaikan Khofifah-Herman sebagai pengadu. Keputusan yang akan diambil juga telah mempertimbangkan sanggahan teradu, saksi-saksi, pendapat ketiga ahli, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan dokumen yang disampaikan para pihak dalam rangkaian sidang yang digelar pada 25, 26, dan 29 Juli 2013.

"DKPP telah mencapai kata sepakat terhadap duduk perkara dalam perkara ini, merumuskan penilaian yang tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan putusan serta memberi simpulan-simpulan seperlunya. Terhadap itu semua, DKPP akan membacakan segala sesuatunya itu dalam suatu amar putusan siang ini," kata Nur Hidayat Sardini, di Jakarta.

Untuk diketahui, Ketua KPU dan anggota KPU Jawa Timur diadukan bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja, yang dinyatakan "tidak memenuhi syarat". Melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan, pengadu menyangka telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

Nasional
Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Nasional
Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Nasional
DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

Nasional
KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

Nasional
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X