Data Kaum Disabilitas, KPU Minta Publik Partisipatif

"Sebetulnya memang kami minta Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) untuk mencatatkan pemilih yang disabilitas dalam proses coklit (pencocokan dan penelitian). Tapi, belum kami cek lagi. Sekarang memang belum ada data pemilih disabilitas," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat ditemui di sela-sela rapat konsultasi dengan DPR di Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Hanya, kata dia, petugas Pantarlih alpa mencatatkan pemilih disabilitas saat proses pemutakhiran dilakukan. Di sisi lain, lanjutnya, masyarakat pun enggan melaporkan keberadaan pemilih disabilitas.

Ia mengatakan, KPU sebenarnya sudah menyiapkan pendataan pemilih disabilitas. Hal itu, lanjutnya, tampak pada ada kolom dan kode khusus yang disiapkan untuk pemilih disabilitas. "Hanya memang belum kami hitung dan catat," lanjut Hadar.

Hadar mengatakan, pihaknya berharap dalam tahapan masukan masyarakat atas pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), ada laporan yang akurat soal pemilih disabilitas. Dikatakannya, masukan diterima hingga Kamis, 1 Agustus 2013 mendatang.

Meski demikian, katanya, masukan masyarakat juga ditunggu hingga DPS hasil perbaikan (DPSHP) diumumkan pada pertengahan Agustus nanti. Hadar mengatakan, pendataan pemilih disabilitas penting untuk menyiapkan fasilitas pelayanan pemungutan suara dalam pemilu mendatang.

Hal yang sama disampaikan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Ia mengatakan, saat proses pemutakhiran data pemilih dan pencocokan dan penelitian data pemilih, Pantarlih memang diminta untuk mendata pemilih disabilitas. Namun, katanya, tidak dapat dipastikan apakah semua pemilih disabilitas tercatat atau tidak.

Dia mengungkapkan, petugas Pantarlih tidak akan lagi turun ke daerah untuk mencatat pemilih disabilitas. Untuk itu, katanya, KPU bergantung kepada masukan masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga atau warga yang disabilitas.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Mochammad Afifuddin mengatakan, Indonesia ternyata tidak pernah memiliki data pemilih disabilitas. Padahal, Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang cacat. Hal ini terungkap dari penelitian yang dilakukan.

"Tidak ada data pemilih disabilitas di masing-masing daerah. Data yang kami pakai ini murni improvisasi teman-teman kami di lapangan," ujar Afif, Selasa (30/7/2013).

Afif menjelaskan, untuk mencari data itu, pihaknya bahkan harus menyusuri data satu per satu ke Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK). Dari data yang didapat satu per satu itu, JPPR kemudian merangkumnya.

Menurut Afif, anggota KPPS yang mendata pemilih di wilayahnya sebenarnya sudah mencantumkan ada pemilih disabilitas. Namun, entah kenapa, saat masuk di dalam daftar pemilih tetap (DPT) keterangan pemilih penyandang disabilitas hilang.