Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

150 Ribu Aparat Disebar di Jalur Mudik

Kompas.com - 30/07/2013, 10:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 150 ribu aparat gabungan akan mengamankan pelaksanaan mudik Lebaran yang diperkirakan jatuh pada 8 Agustus 2013. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik jalur mudik dan sejumlah obyek vital.

Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Nanan Sukarna mengatakan, aparat gabungan ini terdiri dari beberapa unsur seperti Polri, TNI, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini bagian dari Operasi Ketupat 2013 yang akan dimulai sejak H-7 hingga H+7 Lebaran.

"Saya berharap agar seluruh stakeholder dapat bekerja sama, sehingga pelaksanaan Operasi Ketupat ini dapat berjalan lancar," kata Nanan, saat memberikan sambutan dalam apel gelar pasukan persiapan Operasi Ketupat 2013, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Nanan juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaannya. Sebab, kata dia, menjelang dan saat Lebaran aksi kriminalitas kerap terjadi. Tindak kejahatan tidak hanya terjadi terhadap para pemudik yang melakukan perjalanan, melainkan juga terhadap rumah-rumah yang ditinggalkan oleh warga yang pulang mudik.

"Nantinya, setiap personel yang bertugas harus bisa melakukan upaya deteksi dini secara tepat dan akurat terhadap setiap gangguan kamtibmas," ujarnya.

Nanan menambahkan, setiap personel juga diwajibkan membangun komunikasi yang baik dengan petugas keamanan lingkungan tempatnya bertugas sehingga pelaksanaan deteksi dini tersebut akan berjalan lebih optimal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com