Kompas.com - 29/07/2013, 14:28 WIB
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membantah tudingan monopoli pengadaan tinta printer yang dilontarkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein Djoko Susilo. Tudingan itu dianggap tidak benar.

"Prasangka Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan praktik monopoli terhadap penyediaan tinta adalah tidak benar karena Direktorat Jenderal Imigrasi tidak terkait dalam penyediaan tinta untuk pelayanan keimigrasian di perwakilan Indonesia," kata Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi Heriyanto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (29/7/2013). Siaran pers tersebut menanggapi keluhan Djoko tentang tinta printer dan stiker visa yang dimuat Kompas.com pekan lalu.

Dalam berita itu, Djoko menduga adanya praktik monopoli pengadaan printer dan tinta untuk pencetakan dokumen paspor dan visa. Menurut Djoko, perwakilan Indonesia di Eropa tidak diperkenankan membeli tinta printer di negara perwakilan, tetapi harus pesan ke perusahaan tertentu di Jakarta. Padahal, dengan cara itu biaya yang dikeluarkan untuk tinta printer menjadi lebih mahal (baca: Dubes RI di Swiss: Kinerja Imigrasi Diwarnai Monopoli)

"Perlu kami sampaikan bahwa sebelum tahun 2011 penyediaan tinta dan mesin cetak (printer) memang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Biro Perlengkapan). Namun, setelah tahun 2011 penyediaan untuk kebutuhan pelayanan Keimigrasian di Perwakilan Indonesia disediakan oleh Kementerian Luar Negeri," jelas Heriyanto.

Stiker dan blangko paspor

Selanjutnya, mengenai blangko paspor dan stiker visa yang dikeluhkan Djoko, Heriyanto menjelaskan, Ditjen Imigrasi telah mengirim permintaan tersebut. Dokumen itu telah diterima Kedubes RI di Swiss pada 22 Juli. Permintaan Djoko diterima melalui surat elektronik, bukan faksimile pada 4 Juni.

Sebelumnya, Djoko mengeluhkan soal tidak adanya respons Ditjen Imigrasi mengenai permohonan 500 blangko paspor dan 5.000 stiker visa yang dikirimkannya ke pihak Imigrasi di Indonesia sejak 4 Juni. Menurut Djoko, jika dokumen tersebut habis, pelayanan terhadap WNI yang akan mengganti paspor untuk pulang ber-Lebaran akan terganggu (baca: Dubes RI di Swiss Keluhkan Kinerja Imigrasi Indonesia)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X