Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Australia Sadap SBY, DPR Tuding BIN Lengah

Kompas.com - 29/07/2013, 11:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Hayono Isman, menilai praktik penyadapan kerap dilakukan antarnegara. Namun, jika sampai Pemerintah Australia bisa menyadap segala aktivitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengikuti acara KTT G-20 di London pada 2009 silam, maka Hayono menilai aparat intelijen Indonesia telah lalai.

"Kita jangan cenderung menyalahkan negara lain, negara lain pasti menyadap kita. Kalau ini sampai terjadi, berarti ini kelengahan," ujar Hayono di Kompleks Parlemen, Senin (29/7/2013).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa peristiwa ini adalah hal yang serius, aparat harus memastikan kabar penyadapan terhadap Presiden SBY seperti yang diberitakan Sunday Morning Herald. Menurut Hayono, tidak mungkin dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi penyadapan bisa dilakukan.

"Tempat ini nanti akan disterilkan. Nah pertanyaannya, apakah tempat ini sudah disterilkan aparat presiden kita. Ini harus ditelusuri supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari," ucap Hayono.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menuturkan, Komisi I nantinya juga akan meminta penjelasan kepada Lembaga Sandi Negara dan Badan Intelijen Negara untuk mengklarifikasi penyadapan terhadap Presiden SBY itu.

"Nanti kita akan tanyakan di masa sidang yang akan datang kepada BIN, Lemsaneg, dan Menlu," imbuhnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan diberitakan disadap oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G-20 di London pada 2009. Sebagaimana dilaporkan oleh Sydney Morning Herald, Jumat (26/7/2013), Perdana Menteri Australia Kevin Rudd disebut memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com