Saksi: Legimo Palsukan Tanda Tangan Kakorlantas

Kompas.com - 23/07/2013, 19:12 WIB
Agenda sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (31/5/2013)  dengan terpidana kasus korupsi simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo, kali ini mengangendakan pemeriksaan saksi.Saksi yang di dengar keterangannya antar lain  mantan Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo. Tampak Legimo menunduk saat di dengar kesaksiannya.

KOMPAS/ALIF ICHWANAgenda sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (31/5/2013) dengan terpidana kasus korupsi simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo, kali ini mengangendakan pemeriksaan saksi.Saksi yang di dengar keterangannya antar lain mantan Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo. Tampak Legimo menunduk saat di dengar kesaksiannya.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — M Sadrah Saripuddin, staf urusan keuangan di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, menduga mantan Bendahara Korlantas Kompol Legimo telah memalsukan tanda tangan surat perintah membayar (SPM) untuk proyek pengadaan simulator SIM roda dua dan empat di Korlantas Polri.

Legimo disebut memalsukan tanda tangan mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo dan mantan Wakakorlantas Brigjen Didik Purnomo. Hal itu disampaikan Sadrah saat menjadi saksi yang meringankan untuk terdakwa kasus dugaan korupsi simulator SIM Irjen Djoko.

"Saya dipanggil Pak Legimo. Loh kok, sudah ditandatangani? Harusnya ke Pak Djoko dulu," terang Sadrah.

Menurut Sadrah, Legimo menjelaskan bahwa tanda tangan tersebut untuk mempercepat pencairan uang. Sadrah menduga tanda tangan tersebut telah dipalsukan karena tidak sama dengan tanda tangan Djoko. Selain itu, saat itu menurutnya hanya ada Legimo. Sadrah sendiri bertugas untuk mengantar SPM itu setelah ditandatangani.

Hakim pun menanyakan, apakah Sadrah menegur Legimo karena telah melakukan penyimpangan dengan memalsukan tanda tangan atasan. Sadrah mengaku sempat menanyakan Legimo terkait dokumen atau surat tersebut. "Dia bilang, urusan saya (Legimo) itu," kata Sadrah.

Namun, Sadrah mengaku tidak melihat langsung Legimo telah menandatangani surat tersebut. "Benar enggak itu tanda tangan Legimo? Saudara melihat Legimo tanda tangan?" tanya Jaksa.

"Tidak melihat," jawab Sadrah.

Sadrah mengatakan, dirinya tetap mengantar SPM tersebut karena hal itu merupakan perintah atasan.

Sebelumnya, mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo mengungkapkan bahwa tanda tangannya dalam dokumen terkait pembayaran proyek simulator SIM telah dipalsukan Bendahara Umum Korlantas Polri yang ketika itu dijabat Legimo.

Didik juga mengungkapkan, Legimo memalsukan tanda tangan Kepala Korlantas saat itu, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Menurut Didik, pemalsuan tanda tangan itu dilakukan Legimo untuk mempercepat pencairan anggaran. Ketika dibutuhkan tanda tangannya, Djoko sedang tidak di tempat. Namun, kata Didik, Legimo mengaku sudah menelepon Djoko dan mendapatkan perintah untuk memalsukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X