Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajudan Dada Ditanya soal Pertemuan di Pendapa

Kompas.com - 23/07/2013, 14:45 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Adhli Al Afwan Izwar, ajudan Wali Kota Bandung Dada Rosada diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung, Selasa (23/7/2013). Seusai diperiksa, Adhli mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik seputar pertemuan di pendapa atau rumah dinas Dada di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung.

"Saya cuma ini saja, pemeriksaan pertama, pertanyaannya sama, seputar pertemuan di pendapa," kata Adhli di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta seusai diperiksa sebagai saksi bagi Dada dan mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi.

Namun, dia tidak mengungkapkan lebih jauh soal pertemuan di pendapa itu. Saat ditanya wartawan mengenai pertemuan itu, Adhli mengatakan, "seperti kronologi kemarin itu saja."

Selain ditanya soal pertemuan di pendapa, Adhli mengaku ditanya mengenai kedekatan Dada dengan sejumlah pihak. "Seberapa kenal Bapak (Dada) dengan mereka," tambahnya.

Lagi-lagi, Adhli tidak mengungkapkan siapa pihak yang dimaksudnya itu. Adhli juga mengatakan bahwa Dada dekat dengan siapa saja yang menjadi warga kota Bandung. Saat ditanya apakah ada hakim yang pernah menemui Dada, Adhli membantah hal tersebut. Dia juga membantah Dada disebut dekat dan sering mengundang Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung sebagai tamu di kantornya.

"Biasa saja. Semua diundang sih, semua warga, bukan hanya yang berempat," tutur Adhli.

Dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara bansos Pemkot Bandung, KPK mulanya menetapkan empat tersangka, yakni Toto, hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

Dalam pengembangannya, KPK juga menjerat Dada dan Edi Siswadi sebagai tersangka. Dada, dan Edi diduga bersama-sama Toto, Herry, serta Asep, menyuap hakim Setyabudi terkait perkara bansos Pemkot Bandung yang ditangani Setyabudi dan dua hakim lainnya. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah pendapa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com