Kompas.com - 20/07/2013, 13:56 WIB
Kendaraan pemudik terjebak kemacetan jalur pantai utara di sekitar jembatan layang pasar Cikampek, Karawang, Jumat (17/8/2012). Pada puncak arus mudik Lebaran tersebut, kemacetan terjadi di hampir semua jalur mudik.

KOMPAS/HERU SRI KUMOROKendaraan pemudik terjebak kemacetan jalur pantai utara di sekitar jembatan layang pasar Cikampek, Karawang, Jumat (17/8/2012). Pada puncak arus mudik Lebaran tersebut, kemacetan terjadi di hampir semua jalur mudik.
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberlakukan larangan bagi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang berat melintasi jalur mudik mulai H-4 Lebaran. Tujuannya ialah untuk mengurangi kemacetan.

"Mulai H-4 yang boleh melintas di jalur mudik hanya kendaraan pengangkut orang dan kebutuhan pokok masyarakat saja. Kendaraan besar baru boleh melintas lagi setelah Lebaran, terutama yang sering melanggar (beban jalan) itu seperti pengangkut batu bara atau pasir," kata  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Aliemoeso, dalam diskusi bertajuk Peliknya Manajemen Mudik di Cikini, Jakarta (20/7/2013).

Ia mengatakan, selain demi menjamin keselamatan pengguna jalan, larangan itu juga untuk mengurangi kemacetan yang disebabkan laju kendaraan berat yang cukup lambat. "Apalagi kalau dia (kendaraan) kelebihan beban, pasti jalannya semakin lambat," katanya.

Ia mengatakan, pengawasan terhadap larangan itu akan membuat aturan itu berjalan baik. "Kan sudah berjalan empat tahun ini. Yang tidak aman kalau mereka bandel," ujarnya.

Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Winarno menyatakan, kemacetan di jalur mudik memang kerap disebabkan kendaraan besar seperti truk yang berhenti di bahu jalan. "Baik itu berhenti karena istirahat atau karena mogok," katanya.

Untuk itu, ia mengimbau pengendara truk, terutama di jalur mudik, untuk tidak memarkir kendaraannya dan beristirahat di bahu jalan. "Kalau jalurnya hanya satu, bahu jalan dipakai parkir, itu sudah dipastikan macet, dan kita sulit untuk membukanya," kata Winarno pada kesempatan yang sama.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Nasional
Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Nasional
Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Nasional
Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Nasional
Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Nasional
Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.