PPP Minta Lembaga Survei Terakreditasi

"Seringnya publikasi berbeda-beda dari survei, menjadikan hasil survei seperti sampah informasi yang memenuhi ruang informasi publik. Hal itu memunculkan perlu adanya akreditasi lembaga survei," ujar Romahurmuzy melalui pesan singkat, Rabu (17/7/2013).

Padahal, kata dia, periode pengambilan sampel dan responden survei dilakukan bersamaan. Tetapi, hasilnya tetap berbeda. Dia menandaskan, lembaga survei semestinya menjadi alat analisis riset ilmiah. Lembaga survei, tegas dia, bukan publikator gosip atau pembentuk opini.

"Indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentuk opini terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis dengan berbagai nama," pungkas politisi yang akrab disapa Romi itu.

Menurutnya, dengan label akreditasi, akuntabilitas hasil survei dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ujarnya, publikasi hasil survei dapat dijadikan pedoman. Ia mengatakan, untuk meningkatkan kualitas dan keterpercayaan hasil survei, lembaga survei perlu menyepakati akreditasi dirinya sendiri.

"Demi mengembalikan survei sebagai alat ukur yang bermartabat," ujarnya.

Dia menyanggah usulannya itu didorong keberatan pihaknya karena PPP selalu menduduki posisi terbawah di banyak hasil survei. "Ini untuk pendidikan politik yang baik," tegas dia.

Dalam hasil Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dirilis, Selasa (16/7/2013), PPP menempati urutan kedelapan terkait elektabilitas parpol dibandingkan parpol lain.