Komisi III Versus Priyo soal Surat Remisi Koruptor

Kompas.com - 15/07/2013, 11:35 WIB
Pengendara sepeda motor melintas di depan mural berisi imbauan untuk menghapus korupsi bersama di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2013). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.
KOMPAS/AGUS SUSANTOPengendara sepeda motor melintas di depan mural berisi imbauan untuk menghapus korupsi bersama di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2013). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang surat pengaduan sembilan narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin terkait Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012 tentang pemberian remisi patut dipertanyakan. Komisi III menyatakan belum selesai membahas sampai surat itu dikirimkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Presiden SBY, sementara Priyo mengaku merasa harus meneruskan surat yang diterima Komisi III DPR RI itu ke Presiden.

Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika menjelaskan, pembahasan mengenai PP 99 Tahun 2012 itu telah dilakukan sejak lama di Komisi III, bahkan jauh sebelum Pasek duduk di komisi yang membidangi hukum dan HAM tersebut.

Selama sekitar satu tahun ia memimpin komisi tersebut, lanjutnya, sembilan narapidana yang mengajukan permohonan perlindungan hukum dan HAM itu sempat diundang untuk hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR dan masyarakat yang mengadu masalah lainnya. Akan tetapi, RDPU dengan sembilan napi itu tak pernah terwujud karena yang bersangkutan tak pernah hadir.

SABRINA ASRIL Ketua Komisi III yang juga Ketua DPP Partai Demokrat bidang Komunikasi Publik, I Gede Pasek Suardika.

"Masalah sudah lama, sebelum saya masuk ke Komisi III. Kita sudah sempat ngundang yang ngadu ke DPR, tapi yang bersangkutan tidak hadir karena alasan waktu," kata Pasek saat dihubungi pada Senin (15/7/2013).

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, tak semua anggota Komisi III mengetahui ada pengaduan sembilan napi tersebut. Akan tetapi, kata Pasek, pembahasan bisa saja telah dilakukan sebelum dirinya masuk ke Komisi III.

"Pas zaman saya tidak ada RDPU (dengan pengadu), tidak tahu kalau sebelum saya di Komisi III. Kita sudah merespons, dan tidak semua Komisi III tahu," ujarnya.

Merasa perlu diteruskan

Sebelumnya, Priyo mendapatkan surat perihal permohonan perlindungan hukum dan HAM dari sembilan narapidana kasus korupsi yang mewakili 106 narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung. Sembilan orang tersebut adalah Jenderal (Purn) Hari Sabarno, Agusrin M Najamuddin, Wijanarko Puspoyo, Soetejo Yuwono, Muchtar Muhammad, Jumanto, Abdul Syukur Ganny, Haposan Hutagulung, dan Abdul Hamid.

Priyo membantah meneruskannya ke Presiden untuk membela koruptor. Ia berkilah, sebagai pimpinan DPR yang membawahi polhukam (politik, hukum, keamanan), yaitu Komisi III, dia merasa wajib menandatangani surat itu dan menyampaikannya kepada Presiden.

KOMPAS.com/SANDRO GATRA Wakil Ketua DPR asal Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Senin (3/6/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Priyo menceritakan, pada 11 Februari 2013 lalu, Komisi III DPR menerima laporan pengaduan masyarakat tentang kondisi para napi di lapas. Priyo pun membantah surat itu terkait dengan kunjungannya ke Lapas Sukamiskin beberapa waktu lalu. Ia hanya menjelaskan bahwa pada saat kunjungan ke Sukamiskin, Hari Sabarno sempat mengingatkan soal surat keluhan itu. Menurut Priyo, seluruh pengaduan masyarakat yang terkait dengan bidang polhukam selalu diteruskannya kepada Presiden.

Lebih lanjut, Priyo menjelaskan, DPR meneruskan pengaduan itu karena hak asasi setiap warga negara harus dijamin, termasuk para narapidana. Ia meminta publik tidak selalu membenci para narapidana karena mereka juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.

Ketentuan PP 99 itu salah satunya mengatur bahwa pemberian remisi kepada napi korupsi, narkoba, dan terorisme harus ada persyaratan khusus. Remisi hanya dapat diberikan dengan syarat bersedia menjadi justice collabolator dan membayar uang pengganti untuk napi kasus korupsi. Remisi itu biasa diberikan pada hari raya atau Hari Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, PP tersebut tidak perlu dihapus ataupun direvisi. Sebab, PP tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan efek jera kepada narapidana, khususnya koruptor.

Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) berencana melaporkan Priyo ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Priyo dianggap memfasilitasi para narapidana yang menginginkan peraturan tersebut dihapus. Tindakan Priyo dinilai berlawanan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X