Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadir di Persidangan Djoko, Abraham Tak Takut Dituding Intervensi

Kompas.com - 12/07/2013, 14:10 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengaku tidak ada maksud khusus ketika menghadiri persidangan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) dengan terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (12/7/2013).

“Tadi saya dari atas (ruang LHKPN KPK), nongkrong –nongkrong di sini,” kata Abraham seusai memantau persidangan Djoko.

Dia membantah sengaja hadir untuk menyaksikan penyidik KPK diperiksa sebagai saksi dalam persidangan. Hari ini, persidangan memang menjadwalkan pemeriksaan sejumlah penyidik KPK sebagai saksi verbalisan, atau saksi yang menangani perkara dalam tahap penyidikan.

Saat ditanya apakah dia tidak takut dianggap melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan, Abraham menjawab, “Enggak-enggak, kebetulan saja, pingin lihat-lihat saja, keterangan-keterangan,” ujarnya.

Abraham sempat memantau jalannya persidangan dari kursi pengunjung selama hampir satu jam. Dia tampak didampingi Direktur Penuntutan Ranu Mihardja.

Saat Abraham masuk, persidangan tengah memeriksa sekretaris Djoko, Ipda Benita Pratiwi sebagai saksi. Kedatangan Abraham ini pun mengundang perhatian para wartawan dan pewarta foto yang tengah meliput persidangan Djoko. Para pewarta langsung berebut mengambil gambar Abraham sehingga menimbulkan kegaduhan.

Atas kegaduhan ini, pengacara Djoko, Juniver Girsang menyampaikan keberatannya kepada majelis hakim. “Masalah apa ini majelis, menganggu ketertiban,” kata Juniver.

Ketua Majelis Hakim Suhartoyo pun mengusulkan agar sidang dihentikan sementara guna member waktu kepada pewarta foto untuk mengambil barang. “Atau berikan waktu untuk foto dulu supaya tidak menganggu ketertiban?” kata Suhartoyo.

Saran hakim ini pun diamini pihak Djoko. “Sebaiknya begitu karena sidang ini sidang yang terhormat,” kata Juniver.

Persidangan Djoko Susilo memang seolah mendapa perhatian lebih KPK. Sebelum Abraham, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga pernah memantau langsung jalannya persidangan. KPK mencurigai ada ketidakberesan dalam persidangan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com