Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Janji Berlaku Adil Tetapkan Calon Jemaah Haji

Kompas.com - 09/07/2013, 23:05 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menyusul pemotongan kuota haji sebesar 20 persen oleh Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini, proses penetapan calon jemaah yang akan diberangkatkan ke Mekkah, Arab Saudi, pada tahun 2013, dijanjikan akan dilakukan secara profesional, adil, dan tak akan mengintervensi.

Janji itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu saat dihubungi Kompas, Selasa (8/7/2013) petang di Jakarta. "Semua pihak harus bisa memaklumi pemotongan kuota tersebut. Jadi, pintu permintaan porsi sudah ditutup. Kami berharap tidak ada lagi yang minta porsi untuk berangkat," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, Raja Arab Saudi mengeluarkan kebijakan mendadak, yakni memotong kuota semua negara sebesar 20 persen. Dengan demikian, kuota untuk Indonesia menjadi 168.800 orang, yakni 155.200 haji reguler dan 13.600 haji khusus. Adapun yang tak bisa berangkat mencapai 42.200 orang calon jemaah haji.

Menurut Anggito, saat ini nama-nama jemaah haji yang berangkat maupun yang ditunda keberangkatannya sudah berada di Kantor Wilayah Agama (Kanwil Kemenag) provinsi dan penyelenggara haji khusus untuk diverifikasi.

"Kami terbuka untuk menerima usulan penundaan dari calon jemaah haji," lanjutnya.

Pihaknya akan mengumumkannya nama-nama tersebut pada tanggal 15 Juli mendatang. Kriteria penetapan calon jemaah haji didasari dengan nomor urut awal hingga batas maksimum kuota, khususnya mereka yang belum pernah naik haji.

"Jika jemaah yang masuk kuota meminta penundaan secara sukarela, nantinya akan diisi oleh nomor berikutnya," katanya. Apabila penundaan melebihi urutan yang tersedia, maka akan menjadi kuota nasional.

"Kuota nasional akan dikembalikan pengisiannya pada Kanwil Kemenang Provinsi dan penyelenggara haji khusus dengan prioritas untuk pembimbing haji dan jemaah hasil penggabungan keluarga yang terpisah," papar Anggito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com