Kompas.com - 09/07/2013, 15:47 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
— Partai Persatuan Pembangunan mengurungkan niat menggelar konvensi untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pilpres 2014. Partai beralasan, ambang batas untuk pencalonan presiden yang masih cukup tinggi dapat membuat capres-cawapres hasil konvensi tidak dapat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pilpres 2014 .

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan, awalnya pihaknya ingin menggelar konvensi setelah belajar dari konvensi yang digelar di Amerika Serikat dan Partai Golkar tahun 2004 . Elektabilitas Golkar yang tengah terpuruk waktu itu, menurut dia, meningkat setelah digelar konvensi.

Namun, belakangan, pandangan PPP berubah setelah melihat kemungkinan besar ambang batas presiden tidak berubah, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Parpol-parpol besar masih bertahan dengan persyaratan tersebut.

"Kalau suara PPP (di Pileg) tidak sesuai dengan ambang batas presiden, katakanlah dapat 10 persen, capres hasil konvensi hanya jadi calon di tingkat partai. Kalau berkoalisi (capres-cawapres) belum tentu diterima. Jadi sangat bias konsep konvensi. Kalau konvensi di Amerika kan pasti jadi calon," kata Suryadharma di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Untuk itu, ujar Suryadharma, PPP akan terus berjuang agar dalam revisi UU Pilpres ambang batas presidensial diturunkan. Pihaknya ingin agar ambang batas presiden hanya 3,5 persen. Dengan demikian, nantinya rakyat akan memiliki banyak pilihan calon pemimpin selanjutnya.

Jika ambang batas tidak berubah, ujar Suryadharma, peserta Pilpres 2014 akan didominasi  capres yang itu-itu saja. Ia menolak jika ambang batas presiden yang rendah akan membuat parpol tidak mengusung tokoh terbaik atau pemerintahan tidak efektif.

"Partai tentu tidak mau spekulasi. Pasti akan menyuguhkan pasangan yang terbaik. Kalau sembarang, masyarakat tidak akan pilih dan yang rugi parpol itu sendiri. Ambang batas presiden 3,5 persen juga tidak menutup koalisi. Bisa jadi parpol tertentu cocok dengan yang diusung parpol lain. Seperti pilkada, parpol yang punya kursi besar (di DPRD) tidak selalu mengusung kadernya," pungkas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Seluruh Ajudan Ferdy Sambo

Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Seluruh Ajudan Ferdy Sambo

Nasional
Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindaklanjuti Laporan Terhadap Suharso Monoarfa

Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindaklanjuti Laporan Terhadap Suharso Monoarfa

Nasional
Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Nasional
2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

Nasional
Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Nasional
Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Nasional
Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Nasional
KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

Nasional
LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

Nasional
Beredar Video Serda Ucok Buru Pembunuh Brigadir J, TNI AD: Upaya Adu Domba dengan Polri

Beredar Video Serda Ucok Buru Pembunuh Brigadir J, TNI AD: Upaya Adu Domba dengan Polri

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Dokumen Dugaan Aliran Dana Suap Wali Kota Yogyakarta

Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Dokumen Dugaan Aliran Dana Suap Wali Kota Yogyakarta

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Jokowi: Jangan sampai Turunkan Kepercayaan Masyarakat ke Polri

Soal Kasus Brigadir J, Jokowi: Jangan sampai Turunkan Kepercayaan Masyarakat ke Polri

Nasional
Pengakuan Terkini Bharada E: Tulis Surat Permohonan Maaf hingga Menyesal Tembak Brigadir J

Pengakuan Terkini Bharada E: Tulis Surat Permohonan Maaf hingga Menyesal Tembak Brigadir J

Nasional
Ketua KPK Sebut Pengurus Parpol Seharusnya Masuk Penyelenggara Negara

Ketua KPK Sebut Pengurus Parpol Seharusnya Masuk Penyelenggara Negara

Nasional
Viral karena Kompolnas Dianggap Jubir Polisi, Benny Mamoto Buka Suara

Viral karena Kompolnas Dianggap Jubir Polisi, Benny Mamoto Buka Suara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.