Kompas.com - 09/07/2013, 15:47 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
— Partai Persatuan Pembangunan mengurungkan niat menggelar konvensi untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pilpres 2014. Partai beralasan, ambang batas untuk pencalonan presiden yang masih cukup tinggi dapat membuat capres-cawapres hasil konvensi tidak dapat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pilpres 2014 .

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan, awalnya pihaknya ingin menggelar konvensi setelah belajar dari konvensi yang digelar di Amerika Serikat dan Partai Golkar tahun 2004 . Elektabilitas Golkar yang tengah terpuruk waktu itu, menurut dia, meningkat setelah digelar konvensi.

Namun, belakangan, pandangan PPP berubah setelah melihat kemungkinan besar ambang batas presiden tidak berubah, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Parpol-parpol besar masih bertahan dengan persyaratan tersebut.

"Kalau suara PPP (di Pileg) tidak sesuai dengan ambang batas presiden, katakanlah dapat 10 persen, capres hasil konvensi hanya jadi calon di tingkat partai. Kalau berkoalisi (capres-cawapres) belum tentu diterima. Jadi sangat bias konsep konvensi. Kalau konvensi di Amerika kan pasti jadi calon," kata Suryadharma di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Untuk itu, ujar Suryadharma, PPP akan terus berjuang agar dalam revisi UU Pilpres ambang batas presidensial diturunkan. Pihaknya ingin agar ambang batas presiden hanya 3,5 persen. Dengan demikian, nantinya rakyat akan memiliki banyak pilihan calon pemimpin selanjutnya.

Jika ambang batas tidak berubah, ujar Suryadharma, peserta Pilpres 2014 akan didominasi  capres yang itu-itu saja. Ia menolak jika ambang batas presiden yang rendah akan membuat parpol tidak mengusung tokoh terbaik atau pemerintahan tidak efektif.

"Partai tentu tidak mau spekulasi. Pasti akan menyuguhkan pasangan yang terbaik. Kalau sembarang, masyarakat tidak akan pilih dan yang rugi parpol itu sendiri. Ambang batas presiden 3,5 persen juga tidak menutup koalisi. Bisa jadi parpol tertentu cocok dengan yang diusung parpol lain. Seperti pilkada, parpol yang punya kursi besar (di DPRD) tidak selalu mengusung kadernya," pungkas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Nasional
Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Nasional
Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi 'Online' Polisi, Ini Tanggapan Polri

Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi "Online" Polisi, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Nasional
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Nasional
Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Nasional
KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

Nasional
Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Nasional
Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Nasional
Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.