Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: TNI AD Tak Punya Tradisi Kudeta

Kompas.com - 08/07/2013, 13:23 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, di Indonesia tidak memiliki tradisi untuk kudeta. Untuk itu, ia menjamin tidak akan terjadi kudeta militer seperti yang terjadi di Mesir.

"Yang jelas saya tegaskan, TNI AD tidak memiliki tradisi untuk kudeta. Jadi sudah sangat tegas. Jangan berharap untuk itu (kudeta)," kata Moeldoko seusai acara silaturahim di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Moeldoko mengatakan, pihaknya saat ini terus memperkuat jajaran internal TNI AD dan budaya prajuritnya menjadi lebih baik. Moeldoko enggan mengomentari dari kondisi politik yang ada saat ini.

"Kita tidak pada posisi melihat itu. Saya lebih senang melihat internal dulu. Memperkuat internal, memperkuat budaya prajurit saya, budaya organisasi, hingga prajurit saya satu sisi punya prajurit yang profesional, sisi lain mereka betul-betul bisa menangkap keinginan rakyat," terangnya.

Kudeta di Mesir

Seperti diketahui, militer Mesir menggulingkan presiden pertama negara itu yang dipilih secara demokratis, Muhammad Mursi, Rabu (3/7/2013) malam. Ketua Mahkamah Agung Mesir, Adly Mansour, ditunjuk sebagai pemimpin sementara. Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengatakan, militer memenuhi "tanggung jawab sejarah" untuk melindungi negara dengan mengusir Muhammad Mursi, pemimpin Islam berpendidikan Barat yang terpilih dalam pemilu tahun lalu.

Menurut Sisi, Mansour akan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan deklarasi konstitusional selama periode sementara dan akan "membangun pemerintahan yang kuat dan beragam". Keriuhan meledak menyusul pengumuman militer itu, yang disampaikan Rabu (3/7/2013) pukul 15.00 waktu Mesir, atau Kamis (4/7/2013) pukul 02.00 waktu Indonesia.

Namun, pendukung Mursi di sisi lain bersumpah akan menentang kudeta ini sembari meneriakkan, "Ganyang pemerintahan militer" dan "Alun-alun memiliki satu juta martir". Dalam pernyataan yang di-posting di akun Facebook dan Twitter kepresidenan, Mursi mengatakan, penjatuhan dirinya oleh militer ini masuk kategori yang seharusnya ditolak oleh semua orang bebas bangsa ini.

"Presiden—yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata—mengatakan semua warga negara, sipil dan militer, para pemimpin dan tentara, harus mematuhi konstitusi dan tidak harus menanggapi kudeta yang membawa Mesir ke belakang," kata Mursi, di laman sosial media itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com