Kompas.com - 05/07/2013, 18:36 WIB
Terdakwa kasus korupsi simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo KOMPAS/ALIF ICHWANTerdakwa kasus korupsi simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, diketahui membeli rumah yang diatasnamakan putrinya, Popy Femialya, senilai Rp 2 miliar. Rumah itu terletak di Jalan Langenastran Kidul No 7, Keraton Panembahan Yogyakarta, pada 2010. Rumah tersebut dibeli dari Saroyini Wuryan Rahayu.

"Waktu itu Pak Djoko dan istrinya, Bu Djoko, datang buat lihat rumah," kata Saroyini saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) dengan terdakwa Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Menurut Saroyini, ketika itu Djoko datang bersama istrinya untuk menawar rumah. Setelah harga rumah tersebut disebutkan, Djoko dan istri, yang namanya tidak diketahui Saroyini, sempat berunding hingga akhirnya memutuskan untuk membeli rumah Rp 2 miliar itu. Saat itu Saroyini mengaku tidak tahu bahwa Djoko berprofesi sebagai petinggi kepolisian.

Ketika menawar rumah, lanjut Saroyini, Djoko mengaku berprofesi sebagai distributor di bidang telekomunikasi. "Waktu mau pulang, saya tanya karena Pak Djoko kan penampilannya perlente begitu, Bu Djoko perlente. Saya tanya kegiatannya apa. Katanya, distributor Telkomsel, atau Indosat, pokoknya pihak swasta," tutur Saroyini.

Mendengarkan kesaksian Saroyini ini, Djoko yang duduk di kursi terdakwa tampak tersenyum-senyum. Saroyini pun mengaku kaget bahwa rumah yang dijualnya kepada Djoko tersebut kemudian disita KPK. Lebih jauh Saroyini mengaku pernah bertemu dengan Poppy saat penandatanganan akta jual beli. Sebagai uang muka, Saroyini menerima Rp 200 juta dari Poppy di Cilandak Town Square, Jakarta, pada Januari 2010.

Dalam pertemuan itulah, notaris meminta agar akta jual beli dibuat atas nama Poppy. Belakangan diketahui bahwa harga rumah di Kompleks Keraton Yogyakarta itu diubah menjadi sekitar Rp 500 juta dalam akta jual belinya.

Selain rumah di Yogyakarta, Djoko disebut membeli rumah di Surakarta atas nama Poppy. Rumah seluas sekitar 3.000 meter persegi berikut bangunannya itu beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Rumah tersebut dibeli dengan harga Rp 5,2 miliar dari Mosni pada 2007.

"Dilihatkan fotokopi AJB (akta jual beli-nya) waktu di KPK. Seingat saya namanya Poppy dan ternyata putrinya Pak Djoko," kata Novita Puspitarini selaku pemegang kuasa almarhumah Mosni saat bersaksi dalam persidangan hari ini.

Novita baru tahu bahwa Poppy adalah putri Djoko Susilo ketika diperiksa penyidik KPK. Menurutnya, proses jual-beli rumah tersebut diurus notaris Erick Maliangkay dan Niken Widhorini.

Dalam kasus simulator SIM, Djoko Susilo didakwa melakukan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang. Djoko didakwa mencuci uang dengan sejumlah cara, salah satunya melalui pembelian aset yang diatasnamakan orang lain, seperti istri, anak, ataupun keluarga istrinya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

    Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

    Nasional
    Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

    Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

    Nasional
    Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

    Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

    Nasional
    Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

    Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

    Nasional
    Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

    Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

    Nasional
    Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

    Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

    Nasional
    Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

    Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

    Nasional
    Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

    Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

    Nasional
    Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

    Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

    Nasional
    Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

    Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

    Nasional
    Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

    Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

    Nasional
    Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

    Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

    Nasional
    UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

    UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

    KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X